Berita

Hukum

Mantan Kuasa Hukum Novel: TGPF Terkesan Sedang Melemahkan KPK

KAMIS, 18 JULI 2019 | 01:08 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang menyatakan bahwa penyidik senior KPK, Novel Baswedan bertindak melebihi kewenangan tak ubahnya sebagai tindakan pelemahan lembaga antirasuah.

"Menurut saya maksud bahwa melakukan tindakan kewenangan berlebihan itu sebenarnya pesan itu bukan kepada Novel, tapi pesan kepada KPK. Sehingga saya mencurigai ini ada bagian dari benih-benih untuk melemahkan KPK ke depan," ucap Direktur Sekolah Konstitusi Indonesia, Hermawanto kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (17/7).

Mantan kuasa hukum Novel Baswedan ini juga mengaku bahwa Novel tidak pernah bertindak sendiri, sehingga sulit dikatakan menggunakan kewenangan yang berlebihan.

"TGPF itu tidak menjelaskan maksud kewenangan yang berlebihan itu apa. Novel itu enggak punya kewenangan, Novel adalah menjalankan kewenangannya KPK, Novel adalah representasi dari lembaga KPK," jelasnya.

Atas dasar itu, mantan anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ini berharap TGPF menjelaskan secara detail kepada publik agar tidak dianggap sebagai bagian dari skenario pelemahan lembaga antitasuah.

"Menurut saya, kewenangan yang berlebihan itu adalah ingin menyudutkan KPK, ingin mengatakan bahwa KPK selama ini berlebihan tindakannya. Ini berbahaya, maka TGPF harus menjelaskan kepada publik apa maksudnya. Jangan sampai TGPF justru menjadi bagian dari skenario untuk melemahkan KPK ke depan," pungkasnya.

Sebelumnya, juru bicara TGPF, Nur Kholis menyampaikan bahwa kewenangan berlebihan yang dilakukan Novel Baswedan menjadi penyebab adanya serangan balik atas kasus yang ditanganinya.

"TGPF menemukan fakta terdapat probabilitas terhadap kasus yang ditangani korban yang menimbulkan serangan balik atau balas dendam, akibat adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan," kata Nur Kholis di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (17/7).

Populer

Zulkifli Adukan Amien Rais Ke Bareskrim Polri

Rabu, 18 September 2019 | 20:57

Jika Ada Utang Piutang Korupsi, Silakan Hubungi Jokowi

Rabu, 18 September 2019 | 08:50

Tidak Pikirin Elektabilitas Lagi, Kecil Kemungkinan Jokowi Akan Keluarkan Perppu KPK

Sabtu, 21 September 2019 | 06:29

Jokowi: Kebakaran Hutan Karena Gubernur Dan Perangkatnya Kurang Inisiatif

Selasa, 17 September 2019 | 12:47

Situasi Sengaja Dibuat Panas Untuk Jegal Pelantikan Jokowi

Jumat, 20 September 2019 | 10:27

Agus Rahardjo Dkk Mundur, Pengamat: Ternyata Mereka Bukan Pejuang Antikorupsi

Minggu, 15 September 2019 | 11:58

Ganjil Genap Disebut Anies Untuk Kurangi Polusi Jakarta, Demokrat: Itu Kebijakan Orang Malas

Kamis, 12 September 2019 | 09:50

UPDATE

Sandi Pastikan Tetap Hadir Bagi Warga DKI

Minggu, 22 September 2019 | 20:25

Alumni Trisakti Bantah Usulkan Jokowi Jadi Putra Reformasi

Minggu, 22 September 2019 | 20:15

Cuma Sahkan 29 RUU, DPR Saat Ini Lebih Buruk Dari Sebelumnya

Minggu, 22 September 2019 | 19:21

Jokowi Bersyukur Operasi Modifikasi Cuaca Berhasil

Minggu, 22 September 2019 | 19:12

Dua Alasan Gelar Putra Reformasi Jokowi Tidak Cocok

Minggu, 22 September 2019 | 19:00

Minions Juara China Open, Marcus Samai Rekor Liliyana Natsir

Minggu, 22 September 2019 | 18:40

Siapkan Blue Water Navy, Korea Selatan Segera Miliki Kapal Induk

Minggu, 22 September 2019 | 18:40

Smart SIM Sudah Bisa Dibuat Di Ibukota Provinsi

Minggu, 22 September 2019 | 18:18

Kerja DPR Seperti Sedang Lomba Balapan Liar

Minggu, 22 September 2019 | 17:45

Komitmen Anies, Lintasan Formula E Tidak Akan Ganggu Tanaman

Minggu, 22 September 2019 | 17:27

Selengkapnya