PM Prayuth Akhiri Pemerintahan Militer, Thailand Kembali Jadi Negara Demokratis

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha secara resmi mengundurkan diri sebagai kepala pemerintahan militer pada hari Senin (15/7).

Dia mengatakan bahwa negara itu akan berfungsi sebagai demokrasi normal setelah lima tahun pemerintahan militer.

Meski begitu, Prayut tetap menjabat sebagai perdana menteri Thailand dengan dukungan partai-partai pro-militer di parlemen dan majelis tinggi yang ditunjuk militer di bawah konstitusi.

Dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi nasional Thailand, Prayut mengatakan bahwa aturan militer telah membawa kesuksesan di banyak daerah, mulai dari memperbaiki masalah penangkapan ikan ilegal dan perdagangan manusia, hingga menyelamatkan 12 anak laki-laki dan pelatih sepak bola yang terjebak di sebuah gua yang banjir tahun lalu.

Mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2014 itu mengatakan, Thailand sekarang sepenuhnya demokratis.

"Thailand sekarang sepenuhnya negara demokratis dengan monarki konstitusional, dengan parlemen yang anggota-anggotanya dipilih," kata Prayut, seperti dimuat Channel News Asia.

"Semua masalah akan ditangani secara normal berdasarkan sistem demokrasi tanpa menggunakan kekuatan khusus," tambahnya, merujuk pada kekuatan besar yang dimiliki pemerintah militer.

Pekan lalu, Prayut menggunakan kekuatan khusus itu untuk terakhir kalinya. Dia mengakhiri berbagai pembatasan pada media dan juga memindahkan kasus-kasus hukum sipil dari militer ke pengadilan sipil.

Sementara itu, Raja Thailand, Raja Maha Vajiralongkorn pekan lalu mendukung kabinet sipil baru Prayut, yang diambil dari pemerintah koalisi 19-partai yang memegang mayoritas tipis di parlemen.