Berita

Basuki Tjahaja Purnama/Net

Politik

Masuk Kabinet Jokowi, Ahok Cocok Gantikan Budi Waseso

SENIN, 15 JULI 2019 | 22:08 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kembali muncul dibicarakan di media sosial karena digadang-gadangkan akan menjadi menteri di pemerintahan Jokowi.

Banyak masyarakat yang mendukung maupun menolak kembali hadirnya mantan narapidana kasus penistaan agama itu.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest mendukung Ahok untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi mendatang.


"PSI kan selalu melihat posisi menteri itu harus diduduki orang yang berkompeten, bukan bicara muda tua gitu ya, bukan bicara partai ini partai itu yang penting kompeten. Nah pak BTP sangat berkompeten," ucap Rian Ernest kepada Kantor Berita RMOL di Kantor DPP PSI di Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Menurut Rian, ia tidak mau kasus yang menimpa BTP menjadi kendala dan hambatan untuk membangun Indonesia.

"Kami dari PSI kan juga gak mau hanya karena ada kasus hukum lalu itu memangkas kesempatan pak BTP membangun Indonesia. Kita gak mau," katanya.

Sehingga jika Ahok dipilih Jokowi sebagai menteri, Rian mengaku hal tersebut sangat tepat karena Ahok dinilai memiliki kinerja yang baik.

"Kalau ternyata pak Jokowi membutuhkan pak BTP untuk mendorong kementerian-kementerian dituntut kerja lebih giat, kenapa tidak," jelasnya.

Jika dipilih oleh Jokowi, Ahok dinilai lebih tepat menduduki posisi kepala Bulog (Kabulog) menggantikan Budi Waseso. Karena kata Rian, Ahok memiliki kemampuan untuk memberantas mafia logistik.

"Cocoknya kepala Bulog, dia bisa berantas permainan mafia logistik dan gampang terukur lah kalau Bulog itu," katanya.

Walau demikian, jelas Rian, Jokowi juga pasti mempertimbangkan dampak baik maupun dampak buruk jika Ahok diajak kedalam pemerintahan.

"Memang apapun keputusan politik pasti ada dampak politik. Kasus pak Ahok sudah dua tahun berlalu ya, pasti akan dipertimbangkan baik buruknya oleh pak Jokowi," ujarnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Korban Jiwa Gempa NTT Bertambah jadi 53 Orang, 135 Warga Luka-Luka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 20:27

Rusak Berat Diguncang Gempa, Hotel Jayakarta Suites Komodo Flores Tutup Sementara

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:43

SBY Minta Maaf

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:15

Tembus Jalur Laut, Bantuan Gempa M 7,7 Disalurkan ke Pulau Palue Sikka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:47

Polri Terbangkan 10 Anjing K9 untuk Cari Korban Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:12

3,4 Ton Logistik untuk NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:50

Reza Aulia Diberhentikan, Kursi Direktur Niaga Garuda Kosong

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:40

Kemendikdasmen Jangan Lamban Merespons Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:04

Retorika Janji Kemerdekaan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 16:35

Jalur Alternatif Darat Penghubung Ende-Nagekeo Masih Terputus

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15:33

Selengkapnya