Berita

Kantor Wali Kota Medan/Net

Nusantara

Walikota Medan Mendatang Sosok Pekerja Dan Pelayan Masyarakat

SENIN, 15 JULI 2019 | 13:07 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Saatnya Kota Medan dipimpin sosok yang tidak lagi bekerja hanya mengikuti kegiatan-kegiatan seremonial. Sosok berlatang belakang militer dan akademisi akan lebih baik.

Pemimpin yang tidak memiliki kriteria sebagai seorang pekerja dan pelayan masyarakat sudah terbukti tidak mampu membawa Kota Medan menjadi kota yang nyaman.

Hal itu diungkapkan guru besar Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Hasim pada Social Infinity Meet up 'Menuju Medan Bagus' di Kantor Redaksi RMOLSumut, Medan.


"Medan tidak butuh lagi pemimpin yang seremonial saja, yang laporannya hanya disampaikan di gedung DPRD,” ujar Hasim.

Dilansir Kantor Berita RMOLSumut, Senin (15/7), guru besar USU merefleksikan sosok Walikota Drs. H. Sjoerkani yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seremonial.

“Itu kan seremonial saja. Harus turun ke lapangan memperhatikan apa yang perlu dibenahi. Mungkin hal seperti itu sudah tidak ada lagi setelah Walikota Drs. H. Sjoerkani," ungkap Hasim.

Hasim menilai, jika mau jujur, kepemimpinan ditangan sosok berlatarbelakang militer biasanya akan lebih baik. Hal ini karena mereka memiliki pendidikan kepemimpinan yang memang menjadi sebuah nilai penting dalam bidang mereka.

“Dari kalangan akademisi juga biasanya memiliki sense kepemimpinan yang sangat baik karena mereka selalu tertantang untuk membuktikan manfaat dari ilmu mereka ditengah masyarakat,” terang Hasim.

Namun, terang guru besar USU, sekarang ini partai politik tidak melihat hal-hal tersebut. Politik transaksional masih menjadi hal yang mengemuka.

“Hegemoni partai politik bahkan menjadi pemicu aturan yang 'menyulitkan' kalangan diluar partai politik untuk ikut bertarung," ujarnya.

Untuk mengatasi hegemoni partai politik ini, saran Hasim, hanya satu cara perlawanan dari masyarakat secara serentak. Perlawanan yang dimaksudnya adalah adanya kesepakatan diantara masyarakat untuk mengusung sendiri calon mereka yang tentunya sudah teruji memiliki keikhlasan melayani masyarakat dan mengabdi untuk Kota Medan.

"Hanya itu, jika itu terjadi akan muncul sosok-sosok baru dari kalangan independen dan hegemoni partai politik akan berkurang. Kalau itu tidak terjadi yakinlah, cost politik mahal masih akan terjadi dan berujung pada terpilihnya pemimpin yang tidak bekerja ikhlas namun bekerja untuk mengembalikan modal. Kita masyarakat yang akan merasakan dampaknya," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya