Berita

Kantor Wali Kota Medan/Net

Nusantara

Walikota Medan Mendatang Sosok Pekerja Dan Pelayan Masyarakat

SENIN, 15 JULI 2019 | 13:07 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Saatnya Kota Medan dipimpin sosok yang tidak lagi bekerja hanya mengikuti kegiatan-kegiatan seremonial. Sosok berlatang belakang militer dan akademisi akan lebih baik.

Pemimpin yang tidak memiliki kriteria sebagai seorang pekerja dan pelayan masyarakat sudah terbukti tidak mampu membawa Kota Medan menjadi kota yang nyaman.

Hal itu diungkapkan guru besar Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Hasim pada Social Infinity Meet up 'Menuju Medan Bagus' di Kantor Redaksi RMOLSumut, Medan.


"Medan tidak butuh lagi pemimpin yang seremonial saja, yang laporannya hanya disampaikan di gedung DPRD,” ujar Hasim.

Dilansir Kantor Berita RMOLSumut, Senin (15/7), guru besar USU merefleksikan sosok Walikota Drs. H. Sjoerkani yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seremonial.

“Itu kan seremonial saja. Harus turun ke lapangan memperhatikan apa yang perlu dibenahi. Mungkin hal seperti itu sudah tidak ada lagi setelah Walikota Drs. H. Sjoerkani," ungkap Hasim.

Hasim menilai, jika mau jujur, kepemimpinan ditangan sosok berlatarbelakang militer biasanya akan lebih baik. Hal ini karena mereka memiliki pendidikan kepemimpinan yang memang menjadi sebuah nilai penting dalam bidang mereka.

“Dari kalangan akademisi juga biasanya memiliki sense kepemimpinan yang sangat baik karena mereka selalu tertantang untuk membuktikan manfaat dari ilmu mereka ditengah masyarakat,” terang Hasim.

Namun, terang guru besar USU, sekarang ini partai politik tidak melihat hal-hal tersebut. Politik transaksional masih menjadi hal yang mengemuka.

“Hegemoni partai politik bahkan menjadi pemicu aturan yang 'menyulitkan' kalangan diluar partai politik untuk ikut bertarung," ujarnya.

Untuk mengatasi hegemoni partai politik ini, saran Hasim, hanya satu cara perlawanan dari masyarakat secara serentak. Perlawanan yang dimaksudnya adalah adanya kesepakatan diantara masyarakat untuk mengusung sendiri calon mereka yang tentunya sudah teruji memiliki keikhlasan melayani masyarakat dan mengabdi untuk Kota Medan.

"Hanya itu, jika itu terjadi akan muncul sosok-sosok baru dari kalangan independen dan hegemoni partai politik akan berkurang. Kalau itu tidak terjadi yakinlah, cost politik mahal masih akan terjadi dan berujung pada terpilihnya pemimpin yang tidak bekerja ikhlas namun bekerja untuk mengembalikan modal. Kita masyarakat yang akan merasakan dampaknya," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya