Berita

Sosialiasi dan Aksi Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi Wasy Syahadah/Net

Politik

Arif Bermedsos Bagian Dari Pengamalan Pancasila

MINGGU, 14 JULI 2019 | 15:40 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Masyarakat Indonesia harus mampu mengenal informasi dengan baik agar tidak termakan hoax alias informasi palsu.

Begitu kata Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad dalam Sosialiasi dan Aksi Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi  Wasy Syahadah di Aula SEAMOLEC, Universitas Terbuka Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Sabtu (13/7).

Menurutnya, ada tiga tahap bagi masyarakat untuk memastikan informasi tersebut bukan hoax. Pertama adalah dengan meyakini informasi yang didapat adalah benar.


“Kedua berita itu baik dan ketiga harus yakin informasi tersebut memberikan manfaat,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (14/7).

Sementara itu, Faozan Amar sebagai koordinator progam ini menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU  antara  PP Muhammadiyah dengan Kementerian PMK, dalam rangka sosialisasi keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015, yaitu Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Waysahadah.

Artinya, acara ini merupakan bagian untuk menyegarkan kembali nilai-nilai Pancasila, agar tidak sebatas menjadi simbol tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Salah satunya bijak dan arif dalam bermedia sosial. Mulai dari diri kita sendiri, karena bangsa ini perlu keteladanan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Pustaka Informasi PP Muhammadiyah, Edy Kuscahyanto yang menjadi pemateri menyebut bahwa pendewasaan masyarakat dalam mengenali hoax sangat penting dilakukan. Apalagi, beberapa bulan terakhir banyak hoax yang bermunculan dan mengancam keharmonisan masyarakat.

"Acara ini sangat relevan  karena beberapa tahun terakhir banyak hoax dan ujaran kebencian yang bisa merongrong sendi-sendi kehidupan berbangsa,” tegasnya.

Senada itu, Direktur SEAMOLEC, Alpha Ammirachman menyebut bahwa informasi hoax yang sudah menyebar  susah dikendalikan. Dia mencontohkan isu penghapusan pendidikan agama.

“Padahal itu tidak benar, tapi setiap ke daerah saya selalu dimintai klarifikasi,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya