Berita

Sosialiasi dan Aksi Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi Wasy Syahadah/Net

Politik

Arif Bermedsos Bagian Dari Pengamalan Pancasila

MINGGU, 14 JULI 2019 | 15:40 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Masyarakat Indonesia harus mampu mengenal informasi dengan baik agar tidak termakan hoax alias informasi palsu.

Begitu kata Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad dalam Sosialiasi dan Aksi Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi  Wasy Syahadah di Aula SEAMOLEC, Universitas Terbuka Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Sabtu (13/7).

Menurutnya, ada tiga tahap bagi masyarakat untuk memastikan informasi tersebut bukan hoax. Pertama adalah dengan meyakini informasi yang didapat adalah benar.


“Kedua berita itu baik dan ketiga harus yakin informasi tersebut memberikan manfaat,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (14/7).

Sementara itu, Faozan Amar sebagai koordinator progam ini menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU  antara  PP Muhammadiyah dengan Kementerian PMK, dalam rangka sosialisasi keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015, yaitu Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Waysahadah.

Artinya, acara ini merupakan bagian untuk menyegarkan kembali nilai-nilai Pancasila, agar tidak sebatas menjadi simbol tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Salah satunya bijak dan arif dalam bermedia sosial. Mulai dari diri kita sendiri, karena bangsa ini perlu keteladanan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Pustaka Informasi PP Muhammadiyah, Edy Kuscahyanto yang menjadi pemateri menyebut bahwa pendewasaan masyarakat dalam mengenali hoax sangat penting dilakukan. Apalagi, beberapa bulan terakhir banyak hoax yang bermunculan dan mengancam keharmonisan masyarakat.

"Acara ini sangat relevan  karena beberapa tahun terakhir banyak hoax dan ujaran kebencian yang bisa merongrong sendi-sendi kehidupan berbangsa,” tegasnya.

Senada itu, Direktur SEAMOLEC, Alpha Ammirachman menyebut bahwa informasi hoax yang sudah menyebar  susah dikendalikan. Dia mencontohkan isu penghapusan pendidikan agama.

“Padahal itu tidak benar, tapi setiap ke daerah saya selalu dimintai klarifikasi,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya