Berita

Ketum Golkar, Airlangga Hartarto/Net

Politik

Tak Dongkrak Suara Jokowi, Golkar Era Airlangga Hanya Layak Dapat Dua Kursi Menteri

JUMAT, 12 JULI 2019 | 23:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Jatah kursi kabinet masing-masing partai politik pendukung Jokowi-Maruf harus disesuaikan dengan kontribusi dan kerja parpol dalam memenangkan 01, bukan semata-mata hanya ditentukan oleh jumlah perolehan kursi.

Dengan begitu, parpol besar yang minim kontribusi tak akan disamakan dengan parpol yang optimal memenangkan Jokowi-Maruf. Salah satunya adalah Partai Golkar.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti menilai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto tidak memperlihatkan kontribusi yang besar dalam memenangkan capres petahana. Oleh karenanya, wajar bila partai berlambang pohon beringin ini diberi kursi menteri lebih sedikit.


"Saya melihat bahwa Partai Golkar cukup mendapatkan dua kursi kabinet. Alasan utamanya adalah konsolidasi partai ini dalam menyukseskan Jokowi sebagai presiden kurang optimal," kata Ray di Jakarta, Jumat (12/7).

Ray mencontohkan, tidak optimalnya Golkar dalam memenangkan Jokowi adalah merosotnya Jokowi di daerah yang dikenal sebagai basis tradisionil Golkar.

"Sebut saja Banten, Jabar, dan Sulsel. Tiga daerah yang dikenal sebagai basis Golkar, tapi suara Jokowi tidak signifikan di dalamnya. Dengan pertimbangan ini, saya melihat Golkar sepantasnya hanya dapat dua kursi kabinet," tegas Ray.

Yang tak kalah mengherankan, tiga wilayah itu suara Golkar tetap tinggi. Di Sulawesi Selatan, Golkar menjadi pemenang dengan perolehan suara tertinggi disusul Gerindra dan Nasdem. Namun hasil ini tak sejalan dengan Pilpres yang mengunggulkan Prabowo-Sandi di atas 50 persen di Sulsel.

Pun demikian di Jawa Barat dan Banten yang menjadi basis suara Golkar pada Pemilu 2014 lalu. Di dua wilayah ini, baik suara Golkar maupun Jokowi merosot.

Sementara itu, untuk jatah partai lain, Ray menilai PKB layak mendapat empat kursi dan PPP dua kursi. PSI dan Hanura masing-masing satu kursi.

"Perindo dugaan saya minta tapi saya kira gak akan dilibatkan pertimbangannya, keuntungan politik untuk pak Jokowi. PBB dugaan saya juga gak akan dapat, paling jadi Wantimpres Yusril dapat," tutupnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya