Berita

Ketum Golkar, Airlangga Hartarto/Net

Politik

Tak Dongkrak Suara Jokowi, Golkar Era Airlangga Hanya Layak Dapat Dua Kursi Menteri

JUMAT, 12 JULI 2019 | 23:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Jatah kursi kabinet masing-masing partai politik pendukung Jokowi-Maruf harus disesuaikan dengan kontribusi dan kerja parpol dalam memenangkan 01, bukan semata-mata hanya ditentukan oleh jumlah perolehan kursi.

Dengan begitu, parpol besar yang minim kontribusi tak akan disamakan dengan parpol yang optimal memenangkan Jokowi-Maruf. Salah satunya adalah Partai Golkar.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti menilai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto tidak memperlihatkan kontribusi yang besar dalam memenangkan capres petahana. Oleh karenanya, wajar bila partai berlambang pohon beringin ini diberi kursi menteri lebih sedikit.


"Saya melihat bahwa Partai Golkar cukup mendapatkan dua kursi kabinet. Alasan utamanya adalah konsolidasi partai ini dalam menyukseskan Jokowi sebagai presiden kurang optimal," kata Ray di Jakarta, Jumat (12/7).

Ray mencontohkan, tidak optimalnya Golkar dalam memenangkan Jokowi adalah merosotnya Jokowi di daerah yang dikenal sebagai basis tradisionil Golkar.

"Sebut saja Banten, Jabar, dan Sulsel. Tiga daerah yang dikenal sebagai basis Golkar, tapi suara Jokowi tidak signifikan di dalamnya. Dengan pertimbangan ini, saya melihat Golkar sepantasnya hanya dapat dua kursi kabinet," tegas Ray.

Yang tak kalah mengherankan, tiga wilayah itu suara Golkar tetap tinggi. Di Sulawesi Selatan, Golkar menjadi pemenang dengan perolehan suara tertinggi disusul Gerindra dan Nasdem. Namun hasil ini tak sejalan dengan Pilpres yang mengunggulkan Prabowo-Sandi di atas 50 persen di Sulsel.

Pun demikian di Jawa Barat dan Banten yang menjadi basis suara Golkar pada Pemilu 2014 lalu. Di dua wilayah ini, baik suara Golkar maupun Jokowi merosot.

Sementara itu, untuk jatah partai lain, Ray menilai PKB layak mendapat empat kursi dan PPP dua kursi. PSI dan Hanura masing-masing satu kursi.

"Perindo dugaan saya minta tapi saya kira gak akan dilibatkan pertimbangannya, keuntungan politik untuk pak Jokowi. PBB dugaan saya juga gak akan dapat, paling jadi Wantimpres Yusril dapat," tutupnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya