Periode Kedua Jokowi, Kewenangan Desa Harus Dipegang Kemendes Bukan Kemendagri

Menyongsong pemerintahan periode kedua, Presiden Joko Widodo memiliki tiga tugas besar berkaitan dengan agenda akar rumput yang berjalan buruk pada periode pertama.

Tugas pertama, bersama Maruf Amin, Jokowi sapaan akrab petahana harus mengubah pola pikir dalam pengembangan ekonomi rakyat pedesaan.

Ketua Akar Rumput Indonesia, M. Ridha Saleh mengungkapkan, selama ini pembangunan hanya dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur. Padahal, yang lebih penting adalah pembangunan manusia dan ekonomi rakyat itu sendiri.

"Desentralalisasi ekonomi di desa sangat efisien dibandingkan desentralisasi lain. Selain itu, muncul semangat kekeluargaan, gotong royong. Esensi dari pembangunan adalah ekspansi kapabilitas manusia. Prespektif pembanguna ini perlu diluruskan," kata Ridha dalam FGD di Hotel Sofyan, Cikini, Kamis kemarin (11/7).

Kedua, rekomendasi lain yang perlu dibenahi Jokowi adalah restrukturisasi kewenangan yang mengurusi desa. Dikatakannya, kewenang yang dipegang oleh Kemendagri terkait desa harus diserahkan sepenuhnya kepada Kemendes PDTT agar koordinasi dalam mengurus masalah desa bisa melalui satu pintu.

"Supaya tidak ribet dan mempersulit pemerintah desa, kami usulkan semua kewenangan desa dipegang oleh Kementerian Desa PDTT," sambung mantan komisioner Komnas HAM ini.

Ketiga, yang harus menjadi perhatian Jokowi adalah mengenai konflik agraria. Dia meminta Jokowi memperkuat pelembagaan penyelesaian konflik agraria demi mempercepat penyelesian konflik agraria.

Sebab, pihaknya mencatat selama ini pemerintahan Jokowi baru menyelesaikan empat kasus konflik agraria dari 666 kasus yang ada.

"Dengan memperkuat pelembagaan, maka akan mempercepat penyelesaian konflik agraria," demikian Ridha Saleh.