Berita

Jokowi dan Ignatius Jonan/net

Politik

Empat Menteri Yang Ditegur Jokowi Disarankan Mundur

KAMIS, 11 JULI 2019 | 20:02 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Akan lebih baik bila menteri-menteri yang ditegur Presiden Joko Widodo di Istana Bogor (Senin, 8/11) untuk mengundurkan diri daripada menunggu dipecat presiden.

Demikian disampaikan pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (11/7). Menurut Emrus, teguran Jokowi kepada empat menteri itu adalah sebuah kejadian luar biasa.

Empat menteri yang ditegur Jokowi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno; Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar; dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil.


"Sangat wajar dilakukan presiden, menegur para menteri yang ada di bawah beliau. Bahkan, ini teguran yang luar biasa. Jokowi kan orang Solo, kalau sudah memberi teguran di ruang publik itu berarti ada sesuatu yang urgen menurut presiden," terang Emrus.

Namun Emrus berpendapat terlalu jauh bila menafsirkan teguran Jokowi itu sebagai sinyal bahwa para menteri tersebut tidak akan dipakai lagi pada pemerintahan periode 2019-2024.

"Saya pikir terlalu jauh kalau ke sana. Saya berpendapat hak prerogatif presiden untuk mengganti mereka kapan saja. Justru saya lihat teguran ini produktif walaupun masa tugasnya tinggal beberapa bulan lagi," terangnya.

Karena teguran itu dilakukan langsung oleh presiden dan dibiarkan keluar ke ruang publik maka para menteri harus lebih berhati-hati dan bekerja keras. Bila memang sudah tidak mampu bekerja, akan lebih baik untuk mengundurkan diri. Ini juga menjadi peringatan kepada menteri-menteri lain yang belum kena tegur.

"Saya kira para menteri harus introspeksi. Bila perlu, kalau tidak mampu mengundurkan diri saja. Jabatan menteri bukan jabatan eksperimental. Saya kira lebih produktif menterinya mundur, berkaca diri agar tidak membebani presiden," tutup Emrus.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya