Berita

Jokowi dan Ignatius Jonan/net

Politik

Empat Menteri Yang Ditegur Jokowi Disarankan Mundur

KAMIS, 11 JULI 2019 | 20:02 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Akan lebih baik bila menteri-menteri yang ditegur Presiden Joko Widodo di Istana Bogor (Senin, 8/11) untuk mengundurkan diri daripada menunggu dipecat presiden.

Demikian disampaikan pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (11/7). Menurut Emrus, teguran Jokowi kepada empat menteri itu adalah sebuah kejadian luar biasa.

Empat menteri yang ditegur Jokowi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno; Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar; dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil.


"Sangat wajar dilakukan presiden, menegur para menteri yang ada di bawah beliau. Bahkan, ini teguran yang luar biasa. Jokowi kan orang Solo, kalau sudah memberi teguran di ruang publik itu berarti ada sesuatu yang urgen menurut presiden," terang Emrus.

Namun Emrus berpendapat terlalu jauh bila menafsirkan teguran Jokowi itu sebagai sinyal bahwa para menteri tersebut tidak akan dipakai lagi pada pemerintahan periode 2019-2024.

"Saya pikir terlalu jauh kalau ke sana. Saya berpendapat hak prerogatif presiden untuk mengganti mereka kapan saja. Justru saya lihat teguran ini produktif walaupun masa tugasnya tinggal beberapa bulan lagi," terangnya.

Karena teguran itu dilakukan langsung oleh presiden dan dibiarkan keluar ke ruang publik maka para menteri harus lebih berhati-hati dan bekerja keras. Bila memang sudah tidak mampu bekerja, akan lebih baik untuk mengundurkan diri. Ini juga menjadi peringatan kepada menteri-menteri lain yang belum kena tegur.

"Saya kira para menteri harus introspeksi. Bila perlu, kalau tidak mampu mengundurkan diri saja. Jabatan menteri bukan jabatan eksperimental. Saya kira lebih produktif menterinya mundur, berkaca diri agar tidak membebani presiden," tutup Emrus.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya