Ilustrasi bendera Golkar/Net
Hingga saat ini, belum ada kepastian soal digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) partai Golkar yang di dalamnya beragenda penggantian Ketua Umum. Beberapa menyebut Munas akan digelar sesuai AD/ART yakni Desember 2019, lainnya menginginkan digelar Oktober 2019 atau sebelum pelantikan Jokowi-Maruf.
Melihat hal ini, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago berpandangan Golkar sebaiknya mempercepat Munas sebelum pelantikan.
"Lebih cepat tentu lebih baik. Kalau lambat, koordinasinya tentu akan susah juga ke depan," kata Pangi saat dihubungi, Kamis (11/7).
Ia mengamini bahwa pemilihan Ketua Umum penting di dalam Munas. Namun demikian, percepatan Munas dilakukan lebih pada mementingkan pemerintahan Jokowi-Maruf ke depan.
"Ketum kan bisa ganti lagi. Tapi kalau sebelum pelantikan pemerintah, terpilih ketum baru, tentu akan lebih jelas apa yang akan diperjuangkan, bagaimana role model koalisinya, kue-kue kekuasaannya. Akan lebih enak membaginya," jelasnya.
Diharapkan, Golkar mengikuti parpol pendukung lainnya seperti PDIP, PKB, dan NasDem yang mempercepat Munas. Menurut Pangi, partai-partai yang sudah memutuskan Munas sebelum pelantikan akan memberikan kepastian kepada Jokowi-Maruf. Semisal merekomendasikan menteri dan pimpinan legislatif.
"Tidak akan ada lagi tarik menarik kepentingan, tapi kalau munas setelah pelantikan ganti ketum, tidak ada kepastian," jelasnya.
Baginya, Ketum Parpol memiliki hak menentukan kandidat menteri. Oleh karenanya Golkar harus memberi kepastian kepada Jokowi-Maruf agar tidak terjadi reshuffle di tengah jalan lantaran pemilihan Ketum terjadi setelah pelantikan.
"Artinya ketum baru nanti adalah ketum yang benar, nama-nama yang diusulkan tidak lagi diotak-atik. Menteri-menteri itu tidak diganggu karena itu sudah hasil konvensi," tandasnya.
