Joko Widodo dan Prabowo Subianto/Net
Nama Prabowo Subianto masih menjadi topik hangat untuk dibicarakan sekalipun Pemilihan Presiden (Pilpres) di mana dia maju bersama Sandiaga Uno maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden telah usai.
Bukan lagi soal kekalahan Prabowo dari petahana Joko Widodo. Melainkan tentang bagaimana sikap politik Prabowo setelah kalah dalam pilpres.
Pilihan bagi Prabowo ada dua, tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Maruf.
Walaupun, pilihan menjadi oposisi lebih banyak mendapat dukungan dari kalangan pendukungnya di Pilpres lalu.
Bergabung dengan pemerintahan bukanlah hal mustahil. Prabowo membawa kapal besar Partai Gerindra sebagai pemenang ketiga Pemilu dengan perolehan 78 kursi di DPR RI atau setara 13,6 persen suara pemilih nasional.
Pintu Prabowo untuk bergabung pun dibuka lebar oleh Presiden Jokowi. Dalam sambutannya saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mentapkan hasil Pilpres, Jokowi tegas menyatakan akan mengajak Prabowo-Sandi bersama-sama membangun Indonesia.
Jika benar bergabung, tentu Prabowo dan Partai Gerindra akan mendapat keuntungan politik. Salah satunya, tentu jabatan kursi menteri atau bahkan dimasukkan dalam paket calon pimpinan MPR RI.
Hanya saja, realisasi bagi Prabowo dan Partai Gerindra untuk bergabung tidak akan mulus. Ganjalan-ganjalan muncul dari lingkaran dekat Prabowo sendiri.
Bahkan, kalangan emak-emak militan yang dikenal sebagai loyalis Prabowo-Sandi yang menggelar aksi di kediaman Prabowo. Mereka tegas menyatakan tidak akan ikhlas jika Prabowo bergabung dengan pemerintah.
Belum lagi perbedaan cara pandang diantara Prabowo dan Sandiaga itu sendiri. Keduanya, memiliki cara pandang berbeda terhadap hasil Pilpres.
Sandiaga telah menyatakan menerima hasil Pilpres dan mengucapkan selamat bekerja kepada Jokowi sebagai presiden. Hal demikian tidak dilakukan oleh Prabowo.
Mantan Danjen Kopassus itu hanya menyatakan menghormati keputusan Mahakamah Konstitusi saat menolak gugatan sengketa Pemilu dengan menyatakan pemenangnya adalah Jokowi-Maruf.
Sementara itu, kalangan politisi pun masih ragu-ragu menjawab soal arah politik Prabowo dan Partai Gerindra. Tidak sedikit yang menyebut sebaiknya Prabowo dan Partai Gerindra tetap di luar pemerintahan.
Mereka menggunakan dalih bahwa pemerintah harus tetap dikontrol oleh kekuatan di luar. Sesekali harus ada mengingatkan. Tugas itu hanya bisa dilakukan oleh kelompok oposisi yang memang memiliki kekuatan politik.
Sampai saat ini, sejak KPU menetapkan hasil Pilpres 2019, Prabowo belum memberikan pernyataan apapun. Mungkin, dia sedang menimbang akan bergabung dengan pemerintah atau tetap menjadi posisi.
