Berita

Komisioner KPPU, Guntur Saragih (kanan)/Ist

Bisnis

Selain Rangkap Jabatan, Ini Sederet Kasus Garuda Di KPPU

SENIN, 08 JULI 2019 | 22:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap perkembangan kasus persaingan usaha di industri penerbangan yang melibatkan maskapai Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya, dan Lion Air.

Komisioner KPPU, Guntur Saragih menjelaskan, ada 5 kasus yang tengah ditangani KPPU, yaitu dugaan dihalang-halanginya penjualan tiket Air Asia di agen travel online, kasus rangkap jabatan Garuda-Sriwijaya, dugaan kartel tarif kargo, kartel tiket pesawat, dan yang terbaru kasus travel umrah yang juga melibatkan Garuda Indonesia.

Dalam kasus rangkap jabatan, Dirut Citilink, Juliandra Nurtjahjo yang seharusnya dijadwalkan memberi keterangan kembali mangkir dengan alasan mendapat tugas dari pemegang saham Citilink ke beberapa kota di Indonesia.


Melalui surat resmi, Juliandra meminta pengunduran jadwal pada Selasa (09/07). Padahal pada tangal 3 Juli yang lalu, Juliandra juga sudah mengajukan jadwal pengunduran hingga hari ini.

"Kami sampaikan pada semua pihak, siapapun itu untuk bisa kooperatif dan segera memenuhi panggilan kami," ujar Guntur di media center KPPU, Jakarta, Senin (8/7).

Selain itu, KPPU juga akan memanggil mantan Komisaris Sriwijaya, Henry Lie terkait dengan proses rangkap jabatan. Sementara rencana pemanggilan Menteri BUMN, Rini Soemarno masih akan dikaji.

"Kami akan rapat lagi untuk menentukan apakah diperlukan untuk meminta keterangan dari Menteri BUMN," imbuhnya.

Untuk kasus dugaan kartel tarif kargo, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, POS dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) hari ini mendatangi KPPU untuk memberi keterangan seputar kenaikan harga tarif surat muatan udara (SMU) atau kargo udara.

Wakil Ketua Asperindo, Budi Paryanto mengatakan, salah satu keterangan yang disampaikan adalah tentang kenaikan tarif SMU yang menurutnya di luar kebiasaan.

"Pertama dari sisi kenaikannya yang berturut-turut selama periode waktu enam bulan terakhir, dan yang kedua persentase kenaikannya itu di luar kewajaran, akumulasi yang terendah itu 70 persen, yang tertinggi sampai angka 350 persen untuk beberapa sektor kota tujuan," ungkap Budi.

Ditambahkan Guntur, selain kasus kartel tiket yang banyak mendapat perhatian media, dugaan kartel tarif kargo ini juga masih berjalan. Dalam kasus ini, KPPU berencana melakukan ekspose perkembangan kasusnya pekan depan.

"Minggu depan akan kami ekspos dan akan kami putuskan nanti di rapat komisi," ujar Guntur.

Sedangkan yang terbaru tentang travel umrah, Guntur menjelaskan ada empat terlapor pelaku usaha travel agent yang diberikan oleh pihak Garuda. Hal itui berpotensi membuat persaingan tidak sehat dengan travel umroh lainnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya