Berita

Tokoh nasional Dr. Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli Sedih Presiden Jokowi Disandera Kelompok Vested Interest

SENIN, 08 JULI 2019 | 12:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Gagasan Trisaksi yang digaung-gaungkan Presiden Joko Widodo jauh panggang dari api. Kebijakan ekonomi Jokowi malah semakin neoliberal.

Demikian disampaikan tokoh nasional Dr. Rizal Ramli lewat akun Twitter, Senin (8/7).

RR sapaan akrab Rizal Ramli bercerita terkait pengangkatan dan pemberhentian dirinya dari posisi Menko Maritim dan Sumber Daya di kabinet Jokowi-JK. Ketika Jokowi membujuknya untuk bersedia jadi menko pada Juli 2015, dia menolak sampai tiga kali.


"Baru ketika Jokowi katakan, "yang minta ini tidak hanya Presiden Jokowi, yang minta tolong ini rakyat yang ingin hidup lebih baik". Baru RR menerima," ungkapnya.

Dan ketika RR dihentikan dari kabinet 11 bulan kemudian, yang meminta bukan rakyat tetapi kelompok vested interest.

"Diberhentikan, RR happy-happy saja karena tahu yang dorong itu kelompok vested interest. Contoh paling nyata, Menteri Perdagangan yang sangat rugikan petani, Bulog dan lain-lain," sebut RR yang pernah menjabat Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur.

Saat ini, lanjut RR, kebijakan ekonomi Jokowi semakin neoliberal, didorong oleh Menteri Keuangan "terbalik" Sri Mulyani yang merugikan rakyat dan ekonomi nasional.

"Agresif pajakin ekonomi rakyat, tapi beri tax holiday 30 tahun untuk yang besar-besar dan "terbaik" untuk kreditor karena berikan bunga super tinggi. Lonjakan utang sudah jadi rem otomatik pertumbuhan ekonomi," ujar RR.

"RR happy-happy saja, hanya sedih, Jokowi sudah disandera kelompok vested interest, tinggalkan Trisakti. Apakah akan bisa kembali mandiri, nobody know? Apakah ada harapan kehidupan rakyat akan membaik?" tutup RR menambahkan.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Gugurnya Prajurit Jadi Panggilan Indonesia Tak Lagi Jadi Pemain Cadangan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:20

Aktivis KontraS Ungkap Kondisi Terkini Andrie Yunus di RSCM

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:19

Trump Ngotot akan Tetap Hancurkan Listrik dan Semua Pabrik di Iran

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:17

KPK Kembangkan Kasus Suap Importasi

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:09

Pertamina Bantah Kabar Harga Pertamax Tembus Rp17 Ribu per Liter

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:02

Siang Ini Jakarta Diprediksi Kembali Hujan Ringan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:00

Tiga Prajurit RI Gugur di Lebanon, Menlu Desak DK PBB Rapat Darurat

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:45

Transparansi Terancam: 37 Ribu Pejabat Belum Serahkan LHKPN

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:40

Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Dilimpahkan ke Puspom TNI

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:27

Gibran Didorong Segera Berkantor di IKN Agar Tak Mubazir

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:18

Selengkapnya