Berita

Perancang Anne Avantie bersama pramugari Garuda Indonesia berkebaya ungu muda. Foto: Instagram @anneavantieheart

Bisnis

Antara Kebaya Pertiwi dan Kisruh Laporan Keuangan Garuda

SENIN, 08 JULI 2019 | 10:39 WIB | OLEH: DR. TEGUH SANTOSA

Pekan lalu (Rabu, 3/7) ada yang tidak biasa dalam penerbangan Garuda dari Jakarta menuju Semarang. Pramugari di dalam penerbangan itu mengenakan seragam berupa kebaya ungu muda yang dipadu dengan bawahan batik cokelat terang.

Kebaya Pertiwi, begitu nama seragam yang dikenakan para pramugasi penerbangan GA238 itu adalah karya perancang kondang Anne Avantie. Dirancang khusus untuk menyambut 30 tahun kiprahnya di dunia mode Indonesia.

Selain itu, foto-foto pramugari mengenakan kebaya ungu muda ini juga tersebar luas di dunia maya. Memperlihatkan keindahan disain pakaian dan keceriaan pramugari yang mengenakannya.


Komentar terhadap kebaya pramugari Garuda Indonesia ini beragam. Ada yang memuji keindahan dan keserasiaannya, ada yang memuji sebagai bentuk pengakuan terhadap budaya bangsa.

Tetapi ada juga yang mengaitkan kehadiran kebaya ungu itu dengan kinerja Garuda Indonesia yang dianggap amburadul setelah laporan keuangan 2018 yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dipersoalkan oleh komisarisnya sendiri.

Di dalam laporan itu ditemukan rekayasa yang berusaha untuk menutupi borok kerugian. Faktanya, di tahun 2018 Garuda Indonesia mengalami kerugian.

Dengan demikian, bagi sementara kalangan, kebaya ungu yang indah itu bisa jadi merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan yang jauh lebih serius.

Selain soal laporan keuangan Garuda Indonesia yang dipenuhi rekayasa, ada satu persoalan lain yang melilit direksi: rangkap jabatan di perusahaan penerbangan plat hitam Sriwijaya Air.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menduga, rangkap jabatan ini ada kaitannya dengan praktik monopoli yang membuat harga tiket melambung tinggi.

Dirut Garuda Ari Ashkara sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Sriwijaya Air.

Secara umum KPPU masih melakukan pemeriksaan terhadap individu-individu yang melakukan rangkap jabatan.

Untuk sementara, berikut ini adalah kronologi laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia yang direkaya itu.

1 April
Laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun 2018 diserahkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Di dalam laporan itu disebutkan Garuda Indonesia mencetak laba sebesar 5,01 juta dolar AS.

24 April
Laporan keuangan Garuda Indonesai disampaikan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, menolak menandatangani laporan keuangan 2018. Menurut perhitungan mereka, di tahun 2018  Garuda Indonesia seharusnya mengalami kerugian sebesar 239,94 juta dolar AS.

Keduanya mempersoalkan kerjasama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan yang ditandatangani  Citilink Indonesia, sebagai anak usaha Garuda Indonesia, dengan Mahata Aero Teknologi.

25 April
Kontroversi RUPST membuat kepercayaan pada saham Garuda Indonesia merosot sebesar 4,4 persen.

26 April
Komisi VI DPR RI membahas laporan keuangan Garuda Indonesia.

30 April
Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil Garuda Indonesia dan auditornya.

2 Mei
Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memeriksa laporan keuangan yang mencurigakan itu.

7 Mei
Manajemen Garuda Indonesia menjelaskan kerjasama dengan Mahata.

8 Mei
Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPKO memeriksa akuntan yang memeriksa laporan keuangan Garuda Indonesia.

21 Mei
Direksi Garuda Indonesia diperiksa Komisi VI DPR RI.

14 Juni
Kementerian Keuangan mengatakan audit laporan keuangan Garuda Indonesia tidak sesuai dengan standar.

28 Juni
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan bahwa laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 bermasalah. Ditemukan rekayasa keuangan dimana piutang dicatat sebagai pendapatan. Garuda Indonesia diwajibkan menyusun ulang laporang keuangan 2018 dan membayar denda kepada OJK dan BEI sebesar Rp 1,25 miliar.

Kementerian Keuangan memberikan peringatan tertulis kepada kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Binder Dijker Otte (BDO) Indonesia  Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Mereka diminta memperbaiki sistem pengendalian mutu.

Sementara akuntan yang memeriksa laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia, Kasner Sirumapea, dijatuhi sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan dan pembekuan Surat Tanda Terdaftar juga selama 12 bulan. Kasner bergabung dengan KAP BOD Indonesia sejak 2012.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya