Berita

Jokowi dan Prabowo/Net

Politik

Pengamat: Rekonsiliasi Jadi Sensitif Karena Identik Bagi-bagi Kursi

SENIN, 08 JULI 2019 | 10:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Rekonsiliasi yang diwacanakan pasca Pilpres 2019 tampaknya masih jauh panggang dari api. Sebab, rekonsiliasi dimaknai dengan pragmatis yaitu bagi-bagi kursi.

"Rekonsiliasi menjadi sangat sensitif dibicarakan saat ini karena rekonsiliasi dibuat seolah-oleh identik dengan bagi-bagi kekuasaan," kata pemerhati politik dari Mahara Leadership, Iwel Sastra, Senin (8/7).

Menurutnya, karena itulah baik pendukung Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi sama-sama keberatan dengan yang namanya rekonsiliasi.


Pendukung Jokowi-Maruf keberatan karena mereka sudah merasa bekerja dan berjasa, dan sekarang saatnya mereka mendapatkan jatah kursi, bukan malah dibagi-bagi kepada parpol pendukung Prabowo-Sandi.

Pendukung Prabowo-Sandi umumnya non parpol, mereka juga banyak yang yang keberatan dengan rekonsiliasi karena apa yang mereka perjuangkan selama ini akan menjadi sia-sia.

"Padahal rekonsiliasi politik itu bagus jika tujuannya baik, yaitu untuk rakyat. Karena kemarin pilpresnya tegang, di medsos apalagi, lewat rekonsiliasi diharapkan cair dan bersatu, jadi tidak harus bagi-bagi kekuasaan," ujar Iwel.

Rekonsiliasi yang dimaksud yaitu, menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kembali ke demokrasi yang normal yang ada penguasa dan oposisinya.

"Jadi, biarlah parpol pendukung 01 di pemerintahan dan pendukung 02 jadi oposisi. Pemerintah dan oposisi harus sama-sama berjalan dengan baik tanpa ada hujatan dan kebencian," demikian Iwel Sastra.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya