Berita

Agung Sampurno/RMOL

Nusantara

Konsep Imigrasi Indonesia Masih Ketinggalan Zaman

SABTU, 06 JULI 2019 | 04:59 WIB | LAPORAN:

Sulitnya Indonesia mendapat bebas visa dari negara lain tidak lepas dari konsep imigrasi di tanah air yang masih ketinggalan zaman. Ini lantaran semua itu tidak bermuara satu pintu di Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Dalam konteks ini Indonesia masih ketinggalan konsep imigrasinya,” ungkap Analis Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno, dalam acara diskusi bertajuk “Bebas Visa Sudah Sampai Dimana?” yang diselenggarakan oleh komunitas BebasVisa di R2R, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Dia menguraikan kasus tenaga kerja asing (TKA) yang sempat muncul di tanah air. Menurutnya, saat berbicara TKA, maka kendali bukan lagi ada di imigrasi. Melainkan ada di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)


"Ditjen Imigrasi nggak ikut campur, kan lucu. Ketika bicara diaspora imigrasi nggak ikut campur,” terangnya.

Tidak hanya itu, ada juga kebijakan mengenai kewarganegaraan yang dalam ranah kebijakan Ditjen Administrasi Hukum dan Umum Kemenkumham, sedangkan masalah kepengungsian ada di wilayah Kementerian Luar Negeri.

“Nah itu yang mengakibatkan kebijakan imigrasi nggak utuh. Dalam konteks dunia, ini mestinya imigrasi semua,” tegasnya.

Dalam dunia nyata, Indonesia pernah menerbitkan paspor haji. Paspor ini pada tahun 2009 lalu dihapus karena Arab Saudi menolaknya.

Menurutnya, Indonesia telah ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan negara tetangga yang semua masalah imigrasi ditangani dalam satu pintu.

“Kalau kita ke Singapore, dia kawinkan antara custom, imigrasi, polisi, catatan sipil, dikawinkan menjadi satu,” kata Agung

"Sementara di Indonesia, Direktorat Jendral Imigrasi, hanya sekecil itu. Sementara isunya sangat besar,” tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya