Bursa Menteri Jokowi, Pengamat: Pengalaman Pilpres 2014, Hanya Main Twitter Dapat Posisi Komisaris

Perebutan kursi menteri di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin makin panas. Sejumlah partai besar pendukung 01 pun belakangan sudah mulai bermanuver untuk mengajukan kader partai menduduki kursi kementerian kabinet Jokowi.

Sebut saja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menginginkan 10 kursi menteri kepada presiden petahana. Keinginan PKB ini tak ayal mendapat beragam respon dari partai pendukung, termasuk tentangan dari parpol pemenang Pileg, PDIP yang merasa paling banyak mendapat suara.

Dilihat secara empiris, sejumlah partai besar dipastikan akan mengisi jabatan kementerian strategis petahana. Hal itulah yang dianggap akan menjadi prioritas Presiden Joko Widodo dalam memilih para pembantunya.

"Jokowi jelas akan memprioritaskan kursi menteri dari unsur partai pengusung utama, seperti PDIP, Golkar, PKB, dan Nasdem," kata pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (4/7).

Di sisi lain, koalisi Jokowi-Maruf juga diisi banyak parpol dengan perolehan suara rendah, tak lolos parlemen, bahkan parpol baru yang perdana merasakan Pemilu 2019.

Bagi Pangi, Presiden Jokowi tentu tak akan melupakan jasa dan perjuangan para parpol kecil dalam memenangkannya melenggang ke periode kedua.

"Apakah (parpol tak lolos parlemen) bakal mendapat posisi menteri dan jabatan strategis? Saya pikir bakal dapat 1 kursi menteri sebagai bentuk terima kasih Jokowi," imbuhnya.

Hal itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan pengalaman, Jokowi disebutnya selalu menempatkan para 'pejuang' pemenangan di posisi tertentu, baik di dalam pemerintahan maupun di luar.

Pangi bahkan menyinggung kebijakan Jokowi yang menempatkan sosok tim pemenangan di luar parpol besar sebagai komisaris di salah satu perusahaan negara 2014 silam, meski tak menjelaskan sosok yang dimaksud.

"Kita bisa lihat pada Pemilu 2014, yang sudah berkeringat memenangkan Jokowi hampir semuanya dapat jabatan dan posisi. Bahkan peran yang kecil saja, main lewat opini publik via twiter mendapat jabatan komisaris," demikian Pangi.