Kondisi rumah subsidi yang tak kunjung rampung pembangunannya/RMOLJateng
Pembangunan rumah subsidi di Bukit Meteseh, Tembalang hingga kini tak kunjung selesai dibangun. Bahkan konsumen rumah subsidi bernama Sri Rikayati, warga kelurahan Bandarharjo, kecamatan Semarang Utara jengkel saat disinggung soal pembangunan rumah idamannya tersebut.
Bersama puluhan konsumen lainnya, ia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk turun gunung menyelesaikan pembangunan rumah kategori FLPP yang tak kunjung rampung.
"Kalau bisa Pak Jokowi turun langsung ke sini, biar clear," kata Sri dilansir Kantor Berita RMOLJateng, Kamis (4/7).
Ia menceritakan, awal mula dirinya terjerumus yakni saat ada penawaran rumah bersubsidi dengan ciciln Rp 845 ribu per bulan di Bukit Meteseh 2016 silam.
Bekerja sebagai buruh pabrik, ia pun tergiur dengan cicilan yang ditawarkan karena ingin memiliki rumah. Untuk bisa memiliki rumah tersebut, Sri harus membayar down payment sebesar Rp 25 juta.
"Saya sudah lunas DP-nya, dan katanya dalam tiga bulan atau enam bulan rumahnya jadi. Tapi sampai sekarang, sudah tiga tahun engga jadi-jadi," katanya.
Merasa sudah membayar, ia pun meminta kepada pihak pengembang untuk bertanggung jawab dengan menyelesaikan pembangunan rumahnya itu.
Tak cuma Sri, hal yang sama juga dialami seorang ibu rumah tangga bernama Iswati yang tinggal di Bukit Palem, tepat di depan proyek perumahan bukit Meteseh.
Sama seperti Sri, ia juga membeli tahun 2016 dan membayar DP sebesar RP 15 juta yang dicicil Rp 2 juta setiap minggu. Dari pengakuannya, ia justru sempat mendapat ancaman oleh pengembang saat menanyakan perkembangan pembangunan.
"Awal 2017 proyek berhenti. Saya tanya ke pengembang malah marah dan mengancam melaporkan ke pengacara. Padahal cuma bertanya rumah kapan jadinya? Pas beli dijanjikan tiga bulan jadi," katanya.
Puluhan konsumen pun pernah disuruh berkumpul beberapa kali tapi tidak ada kepastian. Berang dengan ketidakjelasan pengembang, sejumlah konsumen pun melaporkan ke polisi dan sempat dimediasi pada akhir 2018.
Ketika itu, pengembang berjanji masalah clear pada April 2019. Bahkan pihak Polrestabes sudah melakukan pemanggilan kedua.
"Sampai sekarang sama sekali tidak ada kabar. Kalau tuntutan saya, kalau memang tidak bisa membangun ya uang saya dikembalikan," tuturnya.
Perkataannya itu diamini sejumlah konsumen lain yang berkumpul di rumahnya. Bersama konsumen lainnya, ia sudah membentuk grup Whatsapp yang berisi 30-an orang.
Adapun info yang didapatkannya, tercatat 100 unit rumah sudah dipesan. Perumahan itu dibangun oleh PT Adiana Lintas Realty. Pihaknya berencana menghubungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang untuk meminta bantuan menempuh ke jalur hukum.
