Lebih Banyak Mudarat Bagi Gerindra Jika Gabung Koalisi Jokowi

Partai Gerindra sebagai partai oposisi pemerintah sejak pemerintahan Joko Widodo 2014-2019 diharapkan tetap berada di luar kekuasaan di periode kedua petahana.

Sebab jika partai pimpinan Prabowo Subianto itu merapat ke pemerintah, maka akan lebih banyak merugikan Gerindra. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

"Sebaiknya Gerindra jangan (bergabung koalisi pemerintah). Lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya untuk partai Gerindra dan demokrasi Indonesia ke depannya," kata Pangi kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (3/7).

Alasan tetap berada di jalur oposisi, kata Pangi, Gerindra punya kans memenangkan pemilu legislatif pada 2024 mendatang. Hal itu bisa terjadi jika citra pemerintahan Jokowi tidak memuaskan, dalam artian tidak memenuhi target janji politik.

"Kedua, tentu saja Gerindra salah satu partai yang mampu mengimbangi dan mengoreksi jalannya pemerintahan, partai papan atas yang punya roh 'bergaining posisition' memainkan peran oposisi," lanjut Pangi.

Selain itu, merapatnya partai oposisi, seperti Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS ke koalisi pemerintah juga akan mengusik parpol pengusung utama Jokowi-Maruf.

Jika Gerindra masuk ke koalisi pemerintah, kata Pangi, maka 'jatah' kursi menteri yang seharusnya dibagikan kepada parpol pengusung utama akan berkurang.

"Secara sederhana memantik kecemburuan dan secara etika politik pun tampak tidak elok. Lebih baik Gerindra puasa 5 tahun lagi,  kita hakul yakin Gerindra punya momentum emas, punya kans memenangkan Pemilu 2024," demikian Pangi.