Berkaca Gagalnya Mahfud MD Jadi Cawapres, Bagi-Bagi Menteri Jokowi Akan Banyak Gejolak

Banyaknya partai pendukung pasangan Jokowi-Maruf dalam Pilpres 2019 akan menyulitkan sang presiden terpilih dalam menentukan 'pembantunya' dalam memimpin Indonesia lima tahun medatang.

Setidaknya, dalam bursa pencalonan presiden dan wakil presiden 2019, ada tujuh parpol pengusung dan ditambah dukungan dua parpol baru yang mengajukan Jokowi-Maruf.

Atas dasar itu, Direktur Survei and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara berpandangan bahwa penunjukan menteri dalam kabinet Jokowi-Maruf 2019-2024 diprediksi akan alot.

"Gejolak dalam penentuan kursi menteri pasti ada di panggung belakang," kata Igor kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (3/7).

Bahkan rumitnya koalisi petahana ini sudah dilihat publik sejak penentuan sosok calon wakil presiden pendamping Joko Widodo. Saat itu, Jokowi sudah mantap memilih mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD sebagai pendampingnya.

Namun di detik-detik akhir deklarasi, Mahfud justru ditolak beberapa parpol pendukung yang kemudian memutuskan diganti oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat itu, KH Maruf Amin.

"Sama halnya seperti kasus Mahfud MD yang gagal mendampingi RI-1 dan diganti Maruf Amin di pengujung deklarasi," jelasnya.

"Bagaimanapun penentuan menteri kabinet adalah hak prerogratif Presiden. Beban Presiden terpilih adalah politik akomodatif. Oleh karena itu, soliditas politik akan dimaksimalkan," sambungnya.

Gejolak bahkan sudah mulai timbul ke permukaan saat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginginkan 10 kursi menteri yang langsung ditentang oleh parpol pengusung dengan perolehan terbanyak PDIP.

"PKB kurang pas meminta jatah menteri terlalu banyak, mengingat kader NU sekarang sudah dapat jatah wakil presiden (Maruf Amin) dan juga perolehan suara PKB masih di bawah PDIP dan Golkar," tandasnya.