KSAD Usul Ada Personel TNI Non Reguler

Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Angkatan Darat tidak memiliki cukup personel untuk menjaga seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Realita tersebut disampaikan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dalam Round Table Discussion Lemkaji MPR: Wilayah Negara dan Sitem Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945 di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).

Andika menyebut, pada dasarnya jumlah personel militer merupakan penilaian subjektif yang bergerak dinamis sesuai situasi terkini.

Dia mencontohkan saat personel TNI AD diperbantukan untuk pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu Serentak 2019.

"Jumlah personel kami 318 ribu sedangkan jumlah TPS 810 ribu, bukannya kami ingin berada di seluruh TPS, tetapi kami unsur bantuan kepada Polri pada saat itu," ujar Andika.

Lanjut Andika, pada realitas lainnya, ketika TNI AD ingin menambah personel secara reguler. Hal ini terkendala oleh ketersediaan anggaran dari negara.

Sebagai solusi, Mantan Pangkostrad ini menyebut ada peluang menggunakan personel cadangan, yakni personel TNI non reguler yang bekerja sesuai dengan kebutuhan.

"Menggunaan personel cadangan atau part time, kita meng-hire mereka tidak seperti tentara reguler. Untuk biaya bisa kita bicarakan nanti," jelasnya.

"Misalnya dengan memelihara tentara reguler itu berapa jumlah biaya perkapita dan untuk reserve (personel cadangan) itu akan lebih murah," demikian Andika.