Salah Pilih Mitra Koalisi Ganggu Efektivitas Pemerintah Jokowi

Usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, perdebatan kini bergeser pada konfigurasi koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Hal tersebut dinilai akan mempengaruhi perimbangan kekuasaan di pemerintahan maupun di DPR.

Banyak desakan agar Jokowi mengakomodasi lawan politiknya untuk menurunkan tensi politik.

"Mengakomodasi lawan politik memang berpeluang untuk menurunkan tensi politik akibat gesekan kepentingan," ucap analis politik dari Exposit Strategi, Arif Susanto kepada Kantor Berita RMOL, Minggu (30/6).

Namun perlu diperhatikan juga gesekan yang muncul antarparpol di KIK.

"Berkaca pada pengalaman pemerintahan Jokowi-JK, efektivitas pemerintahan berkali-kali terganggu upaya berkelanjutan untuk melakukan konsolidasi kekuasaan," jelasnya.

Bukan saja karena jumlah parpol anggota koalisi lebih banyak, jelas dia, tapi usaha mereka memperbesar peluang menuju Pemilu 2024.

"Dampaknya, gesekan kepentingan bisa terjadi intra maupun interkoalisi politik, sehingga pilihan mitra koalisi perlu diperhitungkan secara matang," pungkasnya.