Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

Hakim Federal Larang Trump Gunakan Uang USD 2,5 Miliar Untuk Bangun Tembok Perbatasan

MINGGU, 30 JUNI 2019 | 07:35 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Seorang hakim federal melarang Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendapatkan dana 2,5 miliar dolar AS dalam pendanaan militer untuk membangun tembok perbatasan di perbatasan dengan Meksiko.

Hakim Haywood S Gilliam, Jr di Oakland bertindak dalam dua tuntutan hukum yang diajukan oleh California dan oleh para aktivis yang berpendapat bahwa penggunaan dana itu melanggar hukum dan mereka menilai bahwa membangun tembok tersebut akan menimbulkan ancaman lingkungan.

"Semua yang berhasil dibangun oleh Presiden Trump adalah krisis konstitusional, yang mengancam kerugian langsung terhadap negara kita," kata Jaksa Agung California Xavier Becerra, yang memimpin koalisi 20 negara jaksa agung dalam satu gugatan.


Menanggapi hal tersebut, Trump menyebut keputusan itu memalukan.

"Jadi kami segera mengajukan banding dan kami pikir kami akan memenangkan banding," kata Trump saat berbicara di sebuah konferensi pers yang menandai akhir dari KTT G20 di Osaka, Jepang.

"Tidak ada alasan bahwa itu seharusnya terjadi. Dan banyak tembok sedang dibangun," tambahnya seperti dimuat Channel News Asia.

Keputusan itu sejalan dengan keputusan Gilliam bulan lalu yang memblokir pekerjaan dari dua proyek awal prioritas tertinggi, yakni pembangunan tembok sepanjang 74 km di New Mexico pembangunan tembok lainnya mencakup 8 km di Yuma, Arizona.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya