Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan (paling kiri)/RMOL

Hukum

Syarif Hasan: Demokrat Nyaman Di Posisi Manapun

SABTU, 29 JUNI 2019 | 11:56 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Partai Demokrat tidak masalah apakah ada di barisan pemerintah atau tetap opisisi pada pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan saat menjadi pembicara diskusi dengan tema "Endgame Peta Politik Pasca Putusan MK" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).

"Bagi Partai Demokrat tidak terlalu memikirkan itu, karena Demokrat sudah berpengalaman dua periode (di pemerintahan), dan 2014-2019 kami di luar pemerintahan. Kami cukup nyaman di posisi manapun," kata Syarif.


Di sisi lain, mantan Menteri Koperasi dan UKM ini menegaskan bahwa Demokrat berkali-kali menyatakan bahwa posisinya di koalisi Prabowo-Sandi telah berakhir pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pilpres 2019.

"Jadi garis finishnya di MK. Berarti setelah putusan dapat, dipastikan Partai Demokrat sudah tidak berada dalam koalisi. Kami beberapa kali memberikan statement politik itu," pungkas Syarif.

Dari informasi yang beredar di kalangan politisi menyebutkan bahwa pimpinan PDIP memberikan lampu hijau bagi Demokrat untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi jilid dua.

Terkait siapa sosok yang akan mewakili Demokrat dalam pemerintahan Jokowi-Maruf masih dibicarakan. Sinyal dari Demokrat dirasa sudah cukup tegas, yakni ingin "menitipkan" politisi muda Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono kepada Jokowi.

Informasi yang beredar menyebutkan, ada keinginan dari kalangan Demokrat agar AHY ditempatkan di dua posisi yang memiliki dampak elektoral yang bersentuhan langsung dengan rakyat demi memperkuat basis dukungan di tahun 2024. Kedua posisi yang diincar itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Sosial.

Namun terlepas dari keingian Demokrat bergabung dan mendorong AHY di jajaran kabinet Jokowi-Maruf, informasi lain menyebutkan PDIP lebih menyukai sosok Ketua DPD Jawa Timur Partai Demokrat, Soekarwo bergabung menjadi pembantu Jokowi.

Populer

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Polres Tangsel Diduga Gelapkan Barbuk Sabu 20 Kg

Minggu, 21 Desember 2025 | 02:07

Pemberhentian Ijeck Demi Amankan Bobby Nasution

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:42

Indonesia, Negeri Dalam Nalar Korupsi

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:05

GAMKI Dukung Toba Pulp Lestari Ditutup

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:00

Bergelantungan Demi Listrik Nyala

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:45

Komisi Percepatan Reformasi Polri Usul Polwan Dikasih Jabatan Strategis

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:19

Putin Tak Serang Negara Lain Asal Rusia Dihormati

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:05

Ditemani Kepala BIN, Presiden Prabowo Pastikan Percepatan Pemulihan Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:38

Pemecatan Ijeck Pesanan Jokowi

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:21

Kartel, Babat Saja

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya