Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan (paling kiri)/RMOL

Hukum

Syarif Hasan: Demokrat Nyaman Di Posisi Manapun

SABTU, 29 JUNI 2019 | 11:56 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Partai Demokrat tidak masalah apakah ada di barisan pemerintah atau tetap opisisi pada pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan saat menjadi pembicara diskusi dengan tema "Endgame Peta Politik Pasca Putusan MK" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).

"Bagi Partai Demokrat tidak terlalu memikirkan itu, karena Demokrat sudah berpengalaman dua periode (di pemerintahan), dan 2014-2019 kami di luar pemerintahan. Kami cukup nyaman di posisi manapun," kata Syarif.


Di sisi lain, mantan Menteri Koperasi dan UKM ini menegaskan bahwa Demokrat berkali-kali menyatakan bahwa posisinya di koalisi Prabowo-Sandi telah berakhir pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pilpres 2019.

"Jadi garis finishnya di MK. Berarti setelah putusan dapat, dipastikan Partai Demokrat sudah tidak berada dalam koalisi. Kami beberapa kali memberikan statement politik itu," pungkas Syarif.

Dari informasi yang beredar di kalangan politisi menyebutkan bahwa pimpinan PDIP memberikan lampu hijau bagi Demokrat untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi jilid dua.

Terkait siapa sosok yang akan mewakili Demokrat dalam pemerintahan Jokowi-Maruf masih dibicarakan. Sinyal dari Demokrat dirasa sudah cukup tegas, yakni ingin "menitipkan" politisi muda Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono kepada Jokowi.

Informasi yang beredar menyebutkan, ada keinginan dari kalangan Demokrat agar AHY ditempatkan di dua posisi yang memiliki dampak elektoral yang bersentuhan langsung dengan rakyat demi memperkuat basis dukungan di tahun 2024. Kedua posisi yang diincar itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Sosial.

Namun terlepas dari keingian Demokrat bergabung dan mendorong AHY di jajaran kabinet Jokowi-Maruf, informasi lain menyebutkan PDIP lebih menyukai sosok Ketua DPD Jawa Timur Partai Demokrat, Soekarwo bergabung menjadi pembantu Jokowi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya