Berita

Eddy Soeparno/RMOL

Politik

Kata Sekjen, PAN Pertimbangkan Opsi Gabung Pemerintah

JUMAT, 28 JUNI 2019 | 16:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Amanat Nasional (PAN) mempertimbangkan untuk bergabung dengan barisan pendukung pemerintah periode kedua Presiden Joko Widodo.

Hanya saja, Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno menyebutkan kepastian langkah politik itu akan ditentukan saat forum rapat kerja nasional (Rakernas).

"PAN itu akan menentukan sikapnya di dalam Rakernas," ujar Eddy di kediaman Capres Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (28/6).


Sampai saat ini, kata Eddy, PAN sama seperti partai politik lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres lalu.

"Apakah opsi itu berada di luar pemerintahan, bagaimana kalau sampai ada opsi pertimbangan untuk masuk pemerintahan kalau diajak, dengan catatan kalau diajak ya," jelas Eddy.

Sejumlah tokoh partai politik koalisi Prabowo-Sandi kini tengah mengadakan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo.

Selain Eddy, hadir juga dalam pertemuan itu Presiden PKS Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Ketua Dewan Penasehat Partai Berkarya Titiek Soeharto.

Direktur Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusomo, Rachmawati Soekarnoputri, dan Amien Rais juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya