Berita

Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Pengamat: Gatot Nurmantyo Aset Demokrasi, Kenapa Ruhut Sitompul Merasa Terancam

JUMAT, 28 JUNI 2019 | 10:36 WIB | LAPORAN:

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo merupakan salah satu aset demokrasi masa depan. Untuk itu, Gatot tidak boleh dikekang apalagi dihentikan.

"Ini harus kita tumbuhkan, jangan kita hentikan, karena pemerintah yang kuat harus diiringi opisisi, pengkritik, dan orang-orang yang memberikan masukan dan saran," kata pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra kepada redaksi, Jumat (28/6).

Demikian disampaikan Iwel menanggapi pernyataan Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ruhut Sitompul yang meminta kepada TNI dan Polri mewaspadai Gatot Nurmantyo lantaran dituding telah memanas-manasi para purnawirawan TNI dan Polri.


Menurut Iwel, sambutan Gatot saat menghadiri acara Halal Bihalal purnawirawan TNI dan Polri di Masjid Agung At Tin, TMII, Jakarta Timur pada Selasa lalu(25/6), adalah hal biasa. Saat itu, Gatot mengingatkan agar para purnawirawan bangkit dan bergerak melakukan perubahan demi menjaga NKRI agar tidak punah.

"Hal yang biasa seorang Gatot yang purnawirawan TNI, mantan Panglima TNI menyampaikan gagasan dan pemikirannya mengenai apa yang diamati, dirasakan terhadap isu-isu terkini, itu hal biasa," ujar Iwel.

"Dan bisa saja purnawirawan yang ada disitu setuju semua, bisa saja tidak setuju, namanya juga pemikiran dan gagasan. Dan kalau ada pihak-pihak yang keberatan merasa terbakar oleh apa yang disampaikan Gatot, nah ini kita lihat dulu pihak-pihak ini sudut pandangnya gimana, apa yang buat mereka kuatir dan terancam," tuturnya menambahkan.

Masih menurut Iwel, sebagai negara demokrasi, negara dan pemerintah harus membiarkan aset-aset demokrasi tumbuh. Bukan seperti sekarang, seolah-olah ada upaya untuk mematikan atau meniadakan aset-aset demokrasi.

"Nah, paling sering digunakan UU ITE, laporan polisi dan sebagainya. Kita harapkan mulai kedepan demokrasi itu benar-benar tumbuh, jangan sedikit-sedikit ada orang yang mengutarakan pendapat dan berbeda langsung dicari-cari celah atau cara untuk menghentikan," tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya