Mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua kembali turun ke jalan mengoordinir aksi massa Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) kawal Mahkamah Konstitusi (MK) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).
Padahal sudah ada imbauan capres Prabowo Subianto agar tidak ada aksi massa jelang maupun saat majelis hakim MK membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Abdullah merasa tidak punya kaitan dengan kubu 02.
"Saya
kan bukan anak buah Prabowo Sandi, saya juga tidak kenal Prabowo Sandi. Jadi tidak ada urusan dengan Prabowo Sandi, tidak ada urusan dengan Jokowi Maruf Amin," tegas Abdullah saat dihubungi
Kantor Berita RMOL, sesaat lalu.
Abdullah menjelaskan, kedatangannya semata-mata memberi dukungan kepada hakim MK agar objektif, jujur, profesional dan berani mengambil keputusan sesuai tupoksi serta UU MK.
"Anda tahu siapa saya? 12 tahun jadi pejabat negara, kerja saya memeriksa pejabat negara, membantu menangkap koruptor, jadi saya tahu negara ini, negara bisa hancur kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan karena itu saya datang," tuturnya.
"Umur saya 17 tahun (71 tahun) sekarang, tinggal 1-2 hari atau 1-2 pekan saya meninggal. Saya tidak ingin negara ini hancur, berantakan," imbuh tokoh Himpunan Mahasiswa Islam ini menekankan.
Ia bisa saja membiarkan proses sidang gugatan Pilpres berlangsung seandainya KPK tidak pernah menangkap ketua maupun anggota MK. Tapi fakta tidak demikian.
"KPK pernah tangkap ketua MK, anggota MK dan itu berkaitan dengan Pilkada," terangnya.
Abdullah meminta hakim MK tidak usah takut diintimidasi, diancam dan dibunuh sekalipun. Meninggal dalam menegakkan kebenaran itu syahid. "Jadi tidak usah khawatir," ucapnya.
Seperti warga negara Indonesia yang lainnya, Abdulah kembali menegaskan bahwa dirinya juga punya hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum.
"Saya sudah lakukan tanggal 14 (Juni) sampai hari ini, kalau misalnya Prabowo-Sandi atau Jokowi menghalang-halangi maka
InsyaAllah 2024 tidak akan mendukung mereka. Rakyat akan hilang kepercayaan kepada partai, hilang kepercayaan kepada elit politik dan itu berbahaya," jelasnya.
