Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sorotan usai mengungkap kondisi keuangan negara yang dianggap sebagian pihak dalam kondisi kritis. Dalam pembelaannya, Menkeu menyebut kas negara masih cukup untuk menggaji pegawai negeri seluruh Indonesia selama tiga bulan.
Ungkapan Sri ini kemudian direspon oleh mantan menteri Joko Widodo, Rizal Ramli yang sempat mengingatkan presiden terkait bahaya kebijakan ekonomi Menkeu.
Melihat hal ini, ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini berpandangan bahwa kabinet Presiden Joko Widodo memang mempunyai masalah dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam pos Menteri Keuangan yang sangat strategis.
Masalah itu pula yang saat ini berimbas pada kondisi kas negara berada pada titik kritis. Didik menjelaskan, selama ini banyak intervensi dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan Menkeu.
"Begitu dia (Menkeu) mengambil kebijakan, ada torpedo (intervensi) dari yang lain, yang tidak formal dan muncul tiba-tiba," kata Didik kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (25/6).
Masalah lain di era Sri Mulyani adalah adanya pemberian insentif secara jor-joran kepada investor.
"Itu bikin makin cekak lagi. Belum lagi bunga obligasi, orang yang punya investasi dikasih insentif," sambungnya.
Dengan kata lain, Kementerian Keuangan di tangan Sri Mulyani seakan tak memiliki kekuatan untuk melawan intervensi yang ada.
"Menkeu tidak punya kekuatan, dia ditorpedo dari orang-orang yang punya kepentingan sehingga presidennya bingung, tapi mana yang dekat itulah yang dimbil keputusan," tutur Didik.
"Jadi sebenarnya kebijakan itu tidak fokus, namanya kebijakan autisme. Hari ini diputus naikkan harga bensin, besoknya ditorpedo. Naikkan yang lain, ditorpedo lagi. Jadi enggak punya kepastian karena kepemimpinanya tidak kuat," sambungnya.
Melihat kecenderungan tersebut, Presiden Jokowi dinilai harus berbenah agar ekonomi negara tak makin terpuruk. Salah satunya dengan menguatkan kepemimpinan di sektor ekonomi.
"Enggak boleh ada cawe-cawe. Jangan siapa yang deket, siapa yang bisikin, itulah (kebijakan) yang jalan. kebijakan itu bisa diuji mana yang baik nmana yang tidak. Didiskusikan, diolah dalam proses kebijakan formal. Jangan tiba-tiba menurunkann suku bunga obligasi, ekspor," tandasnya.
