Berita

Ketua Umum Badko HMI Sumut M. Alwi Hasbi Silalahi/Net

Politik

SENGKETA PILPRES

HMI Sumut Ajak Pendukung Jokowi Dan Prabowo Hormati Putusan MK

SELASA, 25 JUNI 2019 | 14:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (HMI Sumut) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Semua pihak diharapkan dapat menerima putusan MK, termasuk pihak pemohon yakni tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, pihak termohon KPU dan pihak terkait tim kuasa hukum Jokowi-Maruf.

"Mari kita patuhi dan hormati proses yang konstitusional ini, kita berharap semua lapisan masyarakat serta yang terlibat dalam sidang PHPU Pilpres 2019 ini harus menerima, menaati serta melaksanakan putusan MK apapun keputusannya nanti," kata Ketua Umum Badko HMI Sumut M. Alwi Hasbi Silalahi, Selasa (25/6).

Dilansir dari RMOL Sumut, Hasbi menerangkan bahwa mempercayakan dan menerima hasil putusan MK yang telah digelar sejak 14 hingga 21 Juni lalu adalah salah satu bentuk dari kepatuhan terhadap proses hukum dan juga bentuk dari kecintaan rakyat terhadap negara.

"Persidangan digelar secara terbuka, masyarakat pun dapat menyaksikan dan mengawal jalannya persidangan, baik melalui televisi maupun live streaming, mari kita berikan kewenangan dan kepercayaan penuh kepada MK untuk mengambil keputusan sesuai dengan fakta persidangan, alat bukti dan sesuai dengan keyakinan hakim konstitusi, dan hal itu adalah salah satu bentuk kepatuhan kita terhadap proses hukum Indonesia dan juga bentuk kecintaan kita terhadap Indonesia," terangnya.

Selain mengajak seluruh lapisan masyarakat dan juga pihak yang terlibat dalam persidangan untuk mematuhi, menghormati dan melaksanakan putusan MK, Hasbi juga berharap kedua capres, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto segera menggelar rekonsiliasi usai sidang sengketa pilpres di MK.

Diharapkan tidak ada lagi konflik di antara kedua pihak usai putusan MK. Kedua pihak diminta tidak perlu kembali saling mengancam melaporkan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu saat sidang MK, karena hal tersebut justru akan memperuncing konflik dan juga menghambat kemajuan bangsa Indonesia.

"Kita inginkan kedua pihak sesegera mungkin melakukan rekonsiliasi usai putusan MK," demikian M. Alwi Hasbi Silalahi.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Jelang Piala AFF dan AFC, 36 Pemain Masuk Seleksi Tim U-16 Tahap Dua

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:02

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Warga DIminta Tak Beraktivitas

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:25

Kemnaker Gelar Business Meeting Pengembangan SDM Sektor Pariwisata

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:11

2.098 Warga Terjangkit DBD, Pemkot Bandung Siagakan 41 Rumah Sakit

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:01

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan Ringan

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:21

Warga Diimbau Lapor RT sebelum Mudik Lebaran

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:11

Generasi Z di Jakarta Bisa Berkontribusi Kendalikan Inflasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:04

Surat Dr Paristiyanti Nuwardani Diduga jadi Penyebab TPPO Farienjob Jerman

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:00

Elektabilitas Cak Thoriq Tak Terkejar Jelang Pilkada Lumajang

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:42

Satpol PP Diminta Jaga Perilaku saat Berinteraksi dengan Masyarakat

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:31

Selengkapnya