Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik akan mengevaluasi mahalnya harga tiket masuk dan biaya parkir yang flat di Jakarta Fair, Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran, Jakarta Pusat.
Menurutnya hal ini membuat sebagian masyarakat tidak dapat menikmati hiburan di PRJ. Ini sebabnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus bersikap dengan mengevaluasi.
"Setuju ya, PRJ itu harus dievaluasi, saya kira koordinasi dengan Pemda DKI, fungsinya seperti apa. Termasuk, menurut saya soal tarif masuk dikoordinasikan supaya rata-rata terjangkau. Supaya masyarakatnya juga, itu kan bagian hiburan masyarakat Jakarta," ujar Taufik mengutip
Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (25/6).
Langkah lebih lanjut, Taufik akan memanggil pihak PRJ untuk membenahi persoalan tarif sehingga disisa waktu hingga (30/6) dapat dimanfaatkan masyarakat. Serta berencana mengikutsertakan Pemda DKI dalam saham PRJ.
"Iya itu yang saya kira enggak boleh. Saya mendorong supaya komisi B dan C panggil itu orang PRJ. Disitukan ada juga DKI terlibat sebagai pemilik saham. Karena itu dia enggak bisa semau-mau menaikan sesuatu yang memungut sesuatu dari masyarakat," tandasnya.
Diketahui mahalnya tiket masuk dan parkir di PRJ, dikritisi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tulus Abadi selaku pengurus harian YLKI menilai Jakarta Fair tidak Fair atau tidak adil.
"Tarif parkirnya menerapkan harga flat yakni Rp 30.000 per sekali masuk. Tarif sebesar ini terlalu mahal. Ini sama saja menjadikan kenaikan tiket masuk secara terselubung. Sedangkan tiket masuk tarifnya Rp 40.000/orang. Jadi konsumen (pengguna mobil) harus merogoh kocek Rp 70.000. Kondisi area parkir sangat tidak nyaman, terbuka, dan berdebu," ujar Tubagus dalam keterangan tertulisnya.
