Berita

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso dan kuasa hukum/RMOL

Politik

Kasus Penggelembungan Suara, Ketua DPD Demokrat Pikir-Pikir Untuk Lapor Balik

SENIN, 24 JUNI 2019 | 19:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kasus dugaan penggelembungan suara yang diduga terjadi di KPU Jakarta Utara berlanjut. Kali ini, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso bersama dengan kuasa hukum menyambangi Polres Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

"Kedatangan kami hari ini ke Polres Jakarta Utara sebagai bentuk itikad baik dari klien kami Pak Santoso," ujar Kuasa hukum Santoso, Yudi Irawan kepada wartawan, Senin (24/6).

Yudi menilai, kasus yang bermula dari laporan Ketua DPC Demokrat Jakut, Zulkarnaen terhadap dugaan 27 pelanggaran Pemilu ini tak lain sebagai upaya mematikan karakter kliennya.


Ia pun berpandangan bahwa konstruksi hukum dari laporan Zulkarnaen sangat lemah. Sebab Gakkumdu Jakut sudah menyatakan kasus tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.

"Gakkumdu Jakut sudah menyatakan bahwa dugaan pencurian copy hasil rapat Pleno KPU Jakut yang dituduhkan kepada klien kami, oleh Bawaslu dan Gakkumdu dinyatakan tidak ada unsur pelanggaran Pemilu," jelasnya.

Dikatakan Yudi, pihaknya saat ini tengah mempertimbangkan langkah hukum untuk melaporkan balik Zulkarnaen dan  pihak-pihak yang berupaya mencemarkan nama baik Santoso.

"Nama baik beliau tercoreng dan Partai Demokrat juga dilecehkan karena klein kami adalah sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta," tutupnya.

Dalam kasus ini, Satreskrim Polres Jakut telah menetapkan Idi Amin sebagai tersangka dugaan penggelembungan suara Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2019. Idi Amin merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya