Berita

Ketua Umum PP Pemuda Muhamadiyah, Sunanto kanan) bersama Ketua Bidang Hukum PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin Juraid (kiri)/Dok

Hukum

KPK Memang Sepatutnya Lebih Radikal!

JUMAT, 21 JUNI 2019 | 15:35 WIB | LAPORAN:

Isu radikalisme muncul belakangan ini seolah negara dalam ancaman serius.

Beberapa pihak menyatakan bahwa radikalisme telah masuk dalam institusi negara.

Salah satu institusi Negara yang telah terpapar radikalisme adalah TNI. Menteri Pertahanan Riyamizar Riyacudu mengatakan, 3 persen prajurit TNI terpengaruh radikalisme. Begitu pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disinyalir banyak pegawai antirasuah menganut paham radikalisme.


Ketua Bidang Hukum PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin Juraid berpendapat, kekhawatiran terhadap radikalisme adalah sesuatu keharusan, jika yang dimaksud sebuah pemahaman dan gerakan keagamaan diikuti dengan aksi bom bunuh diri.

"Apakah konteks pemahaman radikalisme yang dimaksud adalah doktrin bom bunuh diri, yang terpapar pada anggota TNI, pegawai KPK atau pada institusi negara lainnya? Maka perlu kehati-hatian dalam memberikan penilaian, apalagi penilaian itu hanya didasari dengan melihat tampilan keagamaan seseorang," ujar Razikin seperti dikutip dari pers rilis Komunitas Pemuda Madani kepada redaksi, Jumat (21/6).

"Misalnya berjenggot, celana puntung, jidadnya hitamnya dan lain-lain," lanjut Razikin

Menurutnya, kehati-hatian itu sangat penting mengingat radikalisme itu muncul dalam konteks pertarungan hegemoni politik global antara timur dengan Barat.

"Artinya Indonesia tidak boleh terhegemoni dengan wacanan radikalisme, yang ada akhirnya kita saling mencurigai sesama anak bangsa," jelasnya.

Mesti tak dipungkiri, sambung dia, radikalisasi di kalangan Islam Indonesia dampak dari ketidakefektifan kinerja pemerintahan (ungovernabilitty), terjadinya liberalisasi demokrasi-politik. Ditambah faktor situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya baik domestik dan internasional juga berkonstriusi menguatnya radikalisasi dikalangan Islam.

Razikin mengimbau semua pihak untuk berhati-hati menjustifikasi lembaga tertentu terpapar radikalisme, termasuk di KPK. Karena isu radakalisme tidak berdiri sendiri, ada banyak kepentingan mengikut di belakangnya.

"Menurut kami, ekspresi keagamaan pimpinan dan pegawai KPK justru merupakan cerminan kepasrahan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kepasrahan kepada Tuhan, mereka harus lebih radikal dalam melawan koruptor. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang pantas ditakuti," tutup Razikin.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya