Berita

Ketua tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto/RMOL

Hukum

SENGKETA PILPRES

Kalau Benar-benar Serius, MK Harus Lakukan Audit IT KPU Di Persidangan

JUMAT, 21 JUNI 2019 | 11:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan audit information technology (IT) sistem informasi penghitungan suara (Situng) milik KPU untuk membuktikan KPU telah melakukan kecurangan Pilpres 2019.

BW biasa akrab disapa mengatakan, ahli yang dihadirkan pihak KPU sudah berbohong terkait desain website Situng. Menurutnya, sistem Situng bukan hanya berkaitan dengan website dengan Situng, tetapi adanya front office dan back office.

"Biarlah masyarakat menilai siapa yang sombong dan bohong. Urusan klaim terhadap siapa yang mendesain saja dia bohong. Dia (ahli IT KPU) mengatakan ada web Situng, sebenarnya dalam sistem itu bukan web dan Situng, ada front office ada back office," ujar BW kepada awak media di Gedung MK, Jakarta, Jumat (21/6).


Pada persidangan kemarin, jelas BW, ahli IT KPU bernama Marsudi Wahyu Kisworo tidak bisa memberikan jaminan adanya intervensi terkait sistem Situng.

"Kemarin dia sudah mengatakan apakah ada jaminan bahwa ini tidak diintervensi, dia enggak bisa kasih jawaban sama sekali. Jadi kemudian argumen intruder kita, argumen middleware kita tidak terbantahkan, ada potensi seperti itu," jelas BW.

Selain itu, lanjut BW, majelis hakim juga sempat menanyakan kepada ahli IT KPU terkait audit terhadap sistem IT dan sistem Situng KPU.

"Sekarang kita tanya kemarin juga ditanya sama hakim luar biasa salah satunya Pak Suhartoyo, apakah anda pernah melakukan audit terhadap sistem IT dan Situng itu karena ternyata sistem IT-nya itu yang punya kuncinya password nya adalah KPU," ucap BW menurut jawaban ahli saat persidangan kemarin.

Sehingga kata BW, jika tidak dilakukan audit terhadap sistem IT KPU maka tidak akan bisa mengetahui kecurangan KPU yang telah dilakukan.

"Kalau KPU kemudian melakukan kecurangan tapi belum pernah ada yang audit atau sistem itu handalnya belum ada bagaimana bisa memastikan kecurangan tidak terjadi. Jadi ahli yang dihadirkan yang bicara soal Situng itu tidak menjawab ahli kami yang ahli soal forensik itu dan penggelembungan itu. Dan mereka juga ngomongnya soal Situng-nya dan dia sudah bohong dari awal," paparnya.

BW kembali menegaskan, dia berharap pihak majelis hakim MK untuk melakukan audit sistem IT KPU jika ingin dianggap serius.

"Ahli (KPU) kemarin mengatakan, ada potensi intruder masuk, karena bisa dijamin. Tidak ada audit yang memastikan kehandalan. Kalau mahkamah ini benar-benar mau serius mengapa sekarang kita tidak buka saja, undang saja audit terhadap IT ini, mari kita buktikan, buka di situ dan kita periksa sama-sama supaya tidak terjadi hoax insinuasi," tegasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya