Berita

Tanah reklamasi di utara Jakarta/Net

Nusantara

Pembangunan Ibukota Baru Di Pulau Reklamasi Akan Sedot Perhatian Dunia

RABU, 19 JUNI 2019 | 20:43 WIB | LAPORAN:

Pulau reklamasi di utara Jakarta dinilai cukup untuk dijadikan lahan pembangunan Ibukota Negara baru. Menurut Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, pemilihan reklamasi menjadi lahan Ibukota baru akan menarik perhatian dunia lantaran berdekatan dengan Kepulauan Seribu.

Selain itu, pemilihan lokasi di pesisir pantai ini juga sejalan dengan prinsip poros maritim yang sering digaungkan pemerintah.

"Di situ saya membayangkan kalau kantor pemerintah dibangun, Jakarta dijadikan Ibukota negara maritim, Indonesia akan dikenal oleh dunia sebagai kota maritim," kata Fahri Hamzah kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (19/6).


Hal itu semakin menarik perhatian ketika reklamasi dibangun dengan mengintensifkan transportasi lautan ke pulau-pulau lain di Kepulauan Seribu.

"Bahkan presiden bisa membangun kapal besar untuk mengontrol pesisir-pesisir Indonesia sehingga presiden sekali-kali ngantor itu bukan naik pesawat, tetapi naik kapal induk besar untuk keliling Indonesia," tegasnya.

Isu reklamasi kembali mencuat usai Pemprov DKI Jakarta memilih menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap 932 bangunan di pulau reklamasi. Gubernur DKI Jakarta menyebut, izin tersebut didasari oleh Pergub 206/2016 yang dibuat masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya