Berita

Sidang MK/Net

Hukum

SENGKETA PILPRES

Sidang MK, Saksi Prabowo-Sandi Buka TPS Bermasalah Di Sulawesi

RABU, 19 JUNI 2019 | 17:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Saksi kedua dari kubu 02 Prabowo-Sandi, Idham Amiruddin mengatakan ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam daftar pemilih Pemilu serentak 2019 yang direkayasa serta kecamatan siluman. Juga ditemukan ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bermasalah.

Setelah break selama lima menit di sela persidangan, Idham mengungkapkan adanya TPS yang bermasalah di wilayah Sulawesi.

TPS yang disebutnya bermasalah terdapat di daerah Enrekang dan Pinrang, Sulawesi Selatan. Di Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tidak jauh dari kediamannya juga ditemukan TPS bermasalah.


"Kalau tidak salah cuma 6 TPS (di Biringkanaya) yang benar, yang lain tidak benar," ucap Idham dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6).

Di hadapan majelis hakim, Idham mengaku dirinya sempat melihat secara langsung tindak kecurangan saat mengunjungi salah satu TPS ketika akan mencari sampel data rusak.

"Pada saat pemungutan suara saya coba sample data rusak dan saya cocokan dengan data DPT yang tertempel di TPS. Saya temukan, tidak dicoret tapi ada yang mencoblos tapi saya minta KTP orang itu untuk mencocokan element data diberikan, tapi saat dikode pak RT tidak diberikan," paparnya.

Menanggapi pernyataan Idham, kuasa hukum pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin menanyakan terkait pengetahuan saksi mengenai siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menang di dua TPS tersebut.

Ali menyebutkan, wilayah Enrekang dan Pinrang, Sulawesi Selatan merupakan lumbung suara bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi dengan perolehan diatas 50 persen.

"Bapak tau tidak kalo di Enrekang 02 mendapatkan suara 72 persen. Di Pinrang 02 mendapat 61 persen?" tanya Ali Nurdin.

"Ya, saya tidak tahu," jawab Idham singkat.

Populer

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Polres Tangsel Diduga Gelapkan Barbuk Sabu 20 Kg

Minggu, 21 Desember 2025 | 02:07

Pemberhentian Ijeck Demi Amankan Bobby Nasution

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:42

Indonesia, Negeri Dalam Nalar Korupsi

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:05

GAMKI Dukung Toba Pulp Lestari Ditutup

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:00

Bergelantungan Demi Listrik Nyala

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:45

Komisi Percepatan Reformasi Polri Usul Polwan Dikasih Jabatan Strategis

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:19

Putin Tak Serang Negara Lain Asal Rusia Dihormati

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:05

Ditemani Kepala BIN, Presiden Prabowo Pastikan Percepatan Pemulihan Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:38

Pemecatan Ijeck Pesanan Jokowi

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:21

Kartel, Babat Saja

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya