Anggota I BPK Agung Firman Sampurna/RMOL
Program bela negara yang ada saat ini dinilai belum memadai. Bahkan, program yang ada dirasa perlu untuk ditingkatkan agar Indonesia bisa menjawab permasalahan terkait pemahaman dan kesetian kepada negara.
Demikian disampaikan oleh Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Selasa (18/6).
Menurut Agung, permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini sudah berada pada tingkat yang lebih tinggi dari permasalahan sebelumnya.
"Tapi kemudian SDM enggak siap, salah satu ketidaksiapannya pemahaman terhadap negara ini, soal rasa setia, cinta kepada negara ini," ujar Agung.
"Untuk itu sudah ada programnya, program bela negara. Tapi program bela negara itu belum memadai, kita perlu program bela negara yang lebih terstruktur, sistematis, dan lebih massif, dan itu adalah wajib militer," tuturnya.
Program wajib militer sebut Agung, sudah diterapkan oleh semua negara maju. Bahkan, negara kecil seperti Singapura juga memberlalukan wajib militer kepada warganegaranya.
"Wajib militer satu upaya memaksimalkan pendidikan bela negara, supaya orang itu setia, cinta dan membela negaranya," tegas Agung.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menerima pendapat dari BPK tersebut. Namun ia menegaskan, wacana wajib militer bukan merupakan hal yang mudah untuk diwujudkan di Indonesia.
"Enggak mudah itu, ya itu salah satu wacana dari anak bangsa boleh-boleh saja. Tapi dari Kemhan belum memikirkan itu dulu," katanya.
"Karena ke depan perang kita adalah perang mindset, mengubah pola pikir. Untuk itu ya biar tidak diubah-ubah Pancasila harus dipatrikan ke setiap warga negara," tandas Ryamizard di Gedung Kemenhan RI, Jakarta Pusat, Senin (17/6).
