Berita

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna/RMOL

Nusantara

Indonesia Perlu Berlakukan Wajib Militer Sebagai Program Bela Negara Yang TSM

RABU, 19 JUNI 2019 | 00:13 WIB | LAPORAN:

Program bela negara yang ada saat ini dinilai belum memadai. Bahkan, program yang ada dirasa perlu untuk ditingkatkan agar Indonesia bisa menjawab permasalahan terkait pemahaman dan kesetian kepada negara.

Demikian disampaikan oleh Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Selasa (18/6).

Menurut Agung, permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini sudah berada pada tingkat yang lebih tinggi dari permasalahan sebelumnya.


"Tapi kemudian SDM enggak siap, salah satu ketidaksiapannya pemahaman terhadap negara ini, soal rasa setia, cinta  kepada negara ini," ujar Agung.

"Untuk itu sudah ada programnya, program bela negara. Tapi program bela negara itu belum memadai, kita perlu program bela negara yang lebih terstruktur, sistematis, dan lebih massif, dan itu adalah wajib militer," tuturnya.

Program wajib militer sebut Agung, sudah diterapkan oleh semua negara maju. Bahkan, negara kecil seperti Singapura juga memberlalukan wajib militer kepada warganegaranya.

"Wajib militer satu upaya memaksimalkan pendidikan bela negara, supaya orang itu setia, cinta dan membela negaranya," tegas Agung.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menerima pendapat dari BPK tersebut. Namun ia menegaskan, wacana wajib militer bukan merupakan hal yang mudah untuk diwujudkan di Indonesia.

"Enggak mudah itu, ya itu salah satu wacana dari anak bangsa boleh-boleh saja. Tapi dari Kemhan belum memikirkan itu dulu," katanya.

"Karena ke depan perang kita adalah perang mindset, mengubah pola pikir. Untuk itu ya biar tidak diubah-ubah Pancasila harus dipatrikan ke setiap warga negara," tandas Ryamizard di Gedung Kemenhan RI, Jakarta Pusat, Senin (17/6). 

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya