Berita

Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra/RMOL

Politik

Yusril: Nama Saksi Baru Diserahkan Besok Kok Sudah Diancam

SELASA, 18 JUNI 2019 | 22:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Upaya tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam meminta perlindungan saksi yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tak lazim dilakukan.

"Meminta perlindungan LPSK terus melempar ke Mahkamah Konstitusi itu sesuatu yang sebenarnya tidak lazim dalam praktik," ucap Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6).

Bukan tanpa alasan pihaknya merasa tak lazim. Sebab, Yusril berpandangan dugaan adanya ancaman kepada para saksi itu terlalu jauh lantaran nama-nama saksinya hingga kini belum sampai ke meja Majelis Hakim.


"Nama saksi baru diserahkan ke MK besok, kok sudah diatur (diancam). Siapa yang mau jadi saksi itu kan enggak ada yang tahu. Itu sudah merasa diancam merasa segala macam, kami anggap terlalu jauh ya (ancaman)," imbuhnya.

Atas dasar itu, ia kemudian mempertanyakan kebenaran pengancaman kepada saksi-saksi yang hendak dihadirkan BPN.

"Jadi siapa yang ngancam? Di mana, bagaimana ngancamnya? Katanya sebelumnya sudah diancam, lalu keluar dari sidang ini diancam lagi," tanyanya.

Masih konsisten dengan pendapat sebelumnya, Ketua Umum PBB ini menegaskan adanya ancaman yang disampaikan BPN terhadap para saksinya belum jelas. Sebab siapapun bisa mendpat ancaman, tak hanya kepada para saksi.

"Wartawan aja bisa diancam, kami juga bisa diancam, siapapun bisa saja. Kami tidak pernah menganggap suatu hal serius ko," terangnya.

Berdasarkan jadwal, sidang Rabu (18/6) besok merupakan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak kubu 02. Yusril mengaku tak sabar untuk mendengarkan para saksi BPN yang mengaku diancam itu.

"Bagus juga ada sidang besok, jadi menarik. Apa benar ada yang ngancam? Atau sekadar omongannya Pak Bambang Widjojanto?" pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya