Berita

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon/RMOL

Politik

Fadli Zon: MK Perlu Perpanjang Waktu Sidang Sengketa Pilpres

SELASA, 18 JUNI 2019 | 18:18 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menambah masa sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 dari ketentuan yang berlaku selama dua pekan.

Menurut Fadli, sengketa Pilpres bukan perkara sepele yang bisa diselesaikan hanya dengan waktu singkat.

"Meski kita tahu UU menyatakan 14 hari (masa sidang), tapi ini soal masa depan bangsa," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/6).


Semua pihak diminta untuk memahami permasalahan dalam sidang sengketa Pilpres ini yang cukup kompleks. Tambahan waktu yang sebelumnya disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadirkan saksi juga menjadi pertimbangan penambahan masa sidang.

Akan tetapi, ia sadar bahwa masa sidang sudah diatur oleh undang-undang. Oleh karenanya, ke depan jika usulan tersebut disetujui, maka UU perlu direvisi.

"Misalnya 21 hari dan sebagainya karena ini (masa sidang) terlalu cepat untuk sebuah Pilpres kalau ada sengketa," tegasnya.

Di sisi lain, jika ada kesepakatan dari BPN, TKN, dan KPU, ia yakin bahwa Majelis Hakim MK akan mempertimbangkan usulan perpanjangan waktu sidang.

"Mungkin ada semacam kesepakatan untuk memberikan waktu dan itu berguna bagi semua pihak juga," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya