Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus independen dan transparan dalam melaksanakan proses seleksi capim lembaga antirasuah.
Jika tidak independen dan transparan, maka hasil seleksinya pasti jauh dari harapan masyarakat dalam menempatkan orang untuk keberlanjutan pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air.
Analis kebijakan publik, Melkior Waramas menyampaikan, Pansel Capim KPK juga harus terhindar dari tekanan keputusan politik dan kepentingan kekuasaan.
"Sikap keterbukaan bagi publik dalam setiap tahapan-tahapan seleksi agar melahirkan komisioner yang mampu mendefinisikan jantung organisasi KPK sebagai budaya yang merefleksikan, menggemakan sekaligus menghantarkan pesan budaya anti korupsi bagi seluruh rakyat Indonesia,†tutur Melkior dalam keterangannya.
Analis Data dan Informasi Perhimpunan Indonesia Muda ini juga menekankan, proses atau tahapan seleksi juga harus introspektif dan inklusif, mengingatkan pada visi dan misi KPK untuk terus sesungguh-sungguhnya melayani rakyat.
"Sekaligus memberikan pendidikan, pemahaman tentang antikorupsi bagi rakyat dengan kinerja yang tinggi," katanya.
Pansel harus mampu melahirkan komisioner KPK yang memiliki imajinasi untuk berinovasi, mengembangkan konsep, ide-ide, model dan aplikasi teknologi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi, tidak sekedar mengikuti prosedur.
Sehingga, lanjutnya, pimpinan KPK wajib taat asas dan nilai (core values), asas pelaksanaan tugas dan nilai yang dianut lembaga superbody itu.
"Sebagai pedoman internal yang memandu setiap tindakannya yang mencerminkan sikap, perilaku dan karakter lembaga KPK,†ujar Melki.
Selain itu, sejumlah kriteria lainnya yang sangat ketat, harus mampu diwujudkan, seperti profesionalisme dalam berkinerja, keterbukaan untuk berkolaborasi, menjamin koneksi dengan mitra yang dapat memperluas jangkauan pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi, serta memberi energi positif dan luar biasa dalam praktik-praktik melawan korupsi.
