Seleksi pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) dengan ketat. Untuk mendapat profil lengkap dari para calon, Pansel bahkan menggandeng beberapa institusi.
Ketua Pansel KPK, Yenti Ganarsih mengatakan, pihaknya bakal menggandeng Polri, Kejaksaan, KPK, BIN (Badan Intelijen Negara) dengan tambahan Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), dan Badan Nasional Narkotika (BNN).
Keterlibatan BNPT dilakukan untuk menyikapi dinamika radikalisme yang belakangan merebak.
“Kita lihat keadaan di Indonesia, berbagai hal dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme. Sehingga Pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana. Tapi tentu saja penilaiannya nanti menggunakan penilaian-penilaian yang yang bisa dilakukan secara psikologis klinis dan juga secara data-data dari BNPT itu sendiri,†kata Yenti di Istana Merdeka seperti dilansir
Setkab, Senin (17/6).
Selain BNPT, Pansel juga melibatkan BNN dalam tracking calon pimpinan KPK. Menurut Yenti, keterlibatan BNN tidak hanya berkutat dengan rekam jejak calon terkait penggunaan narkotika.
“Ini juga penting karena di beberapa negara itu hal yang sangat mungkin. Dalam pemilihan apapun, orang yang terpilih ternyata di belakang itu yang membackingnya adalah kartel-kartel narkoba. Ini juga penting kita sampaikan,†ujar Yenti.
Anggota Pansel KPK, Hamdi Moeloek menambahkan, tracking tersebut akan di lakukan ke semua calon, termasuk pelacakan pemaparan ideologi radikal.
"Jadi saya kira kami sudah punya komitmen yang jelas bahwa Pansel KPK harus terbebas dari kemungkinan-kemungkinan terpapar radikal itu,†tuturnya.
“Jadi mohon jangan ini ditafsirkan terlalu jauh macam-macam begitu. Kami hanya ingin lebih berhati-hati terhadap semua kemungkinan itu,†tegas Hamdi Moelok.
