Berita

KH Maruf Amin/Net

Politik

Soal Jabatan Di Perbankan, Diakui Maruf Tapi Disebut Sudah Mundur Oleh TKN

RABU, 12 JUNI 2019 | 01:06 WIB

Sosok Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin menjadi salah satu yang dipersoalkan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi soal yakni jabatan Maruf di dua perbankan BUMN, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Merespon hal itu, KH Maruf mengamini bahwa memiliki jabatan di dua perbankan. Namun ia menegaskan bahwa statusnya bukan karyawan.

"Iya, DPS. Dewan Pengawas Syariah kan bukan karyawan. Dan itu bukan BUMN juga, itu anak perusahaan," tutur KH Maruf di kantor MUI, Jakarta, Selasa (11/6).

Kendati demikian, ia enggan untuk menjelaskan secara gamblang. KH Maruf lebih memilih untuk menyerahkan persoalan ini kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk menjelaskan.

Di sisi lain, Jurubicara TKN, Arya Sinulingga turut buka suara terkait persoalan dua jabatan KH Maruf di perbankan syariah. Arya menegaskan, KH Maruf sudah mengundurkan diri saat hendak mencalonkan diri sebagai Cawapres Joko Widodo.

"Pertama, kelihatan teman-teman 02 tak paham aturan, ketika beliau mendaftar itu sudah mengundurkan diri terhadap semuanya, apapun yang menyangkut urusan publik," kata Arya saat dihubungi wartawan.

Sependapat dengan Maruf, politisi Perindo ini berpendapat bahwa perbankan tersebut bukanlah BUMN seperti yang dituduhkan BPN. Oleh karenanya, ia memaknai tudingan BPN hanya sekadar mencari-cari kesalahan kubu 01 untuk memperkuat gugatan di MK.

"Nggak hanya BNI, ada BNI life sama apa gitu yang memiliki saham itu. Jadi, Mandiri juga begitu. Jadi tidak signifikan yang mereka adukan. Mereka (BPN) lupa sama UU BUMN, nah ini mereka mencari-cari. Saya yakin ini enggak akan bisa dipermasalahkan karena KPU pun sudah mengklarifikasi itu sebelumnya," tandasnya.

Populer

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

TNI dan Satgas PKH Garda Terdepan Tegakkan Hukum Perkebunan Sawit Ilegal

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:30

Rumah Ridwan Kamil Digeledah Pertama di Kasus bank bjb, Ini Sebabnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:24

Kelakar Prabowo Soal Jaksa Agung yang Absen di Bukber Rektor

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:15

KPK Sita Deposito Hingga Bangunan di Kasus Korupsi bank bjb

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:51

Legislator PDIP Usul Pembentukan Kamar Khusus Pajak di MA

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:35

Terus Bertumbuh, Ketua Komisi VI Apresiasi Kinerja Antam

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:09

Hormati KPK, bank bjb Pastikan Kegiatan Bisnis Tetap Jalan

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:08

Pejabat bank bjb dan Agensi Sepakat Markup Iklan, Begini Modusnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:07

Sri Mulyani: Penurunan Penerimaan Pajak Tak Perlu Didramatisasi

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:58

Perdana Prabowo Undang Rektor Seluruh Indonesia ke Istana

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:54

Selengkapnya