Berita

Konflik meletus di Libya/Net

Dunia

Dewan Keamanan PBB Perpanjang Embargo Senjata Ke Libya

SELASA, 11 JUNI 2019 | 07:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dewan Keamanan PBB memperpanjang embargo senjata ke Libya. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga mengizinkan misi Uni Eropa untuk memerangi transfer senjata ilegal ke Libya.

Keputusan itu diambil pada Senin (10/6) setelah Dewan memilih dengan suara bulat untuk memperpanjang otorisasi "Operasi Sophia" selama satu tahun lagi hingga Juni 2020.

Operasi Sophia sendiri adalah adalah satu-satunya operasi angkatan laut regional Uni Eropa yang melakukan inspeksi kapal di laut lepas menuju atau dari Libya.


Jerman mengatakan kepada Dewan bahwa pasokan senjata yang dipasok secara ilegal ke Libya adalah rintangan utama untuk mengakhiri pertikaian antara faksi-faksi yang berseteru di Tripoli. Hal itu pula yang menghambat faksi-faksi itu kembali ke pembicaraan politik.

"Pasokan senjata yang tampaknya tidak terbatas memicu kepercayaan yang keliru dalam solusi militer untuk konflik dan berkontribusi pada keengganan para aktor di lapangan untuk menyetujui gencatan senjata dan melanjutkan proses politik," kata Wakil Dutabesar Jerman untuk PBB Juergen Schulz.

"Sudah waktunya untuk melipatgandakan upaya kami, untuk memikul tanggung jawab kami dan menemukan cara untuk akhirnya menerapkan embargo senjata secara efektif," sambungnya, seperti dimuat Press TV.

Libya diketahui terbagi antara dua pemerintah saingan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang berbasis di kota timur Tobruk dan Pemerintah yang diakui secara internasional Kesepakatan Nasional (GNA) di Tripoli.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya