Berita

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau/Net

Dunia

Tahun 2021, Kanada Larang Penggunaan Plastik Sekali Pakai

SENIN, 10 JUNI 2019 | 23:23 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Masalah sampah plastik saat ini telah menjadi keresahan bersama masyarakat dunia. Kanada berupaya mengambil bagian dalam upaya mengurangi limbah plastik serta melindungi lautan dunia dengan cara melarang beberapa plastik sekali pakai yang berbahaya bagi lingkungan seperti sedotan, kantong dan peralatan makan pada awal 2021 mendatang.

Rencana ini diumumkan oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Senin (10/6). Dalam sebuah pengumuman, Trudeau mengatakan bahwa di Kanada, hanya kurang dari 10 persen plastik saat ini dapat didaur ulang.

"Kalian semua sudah mendengar cerita dan melihat foto-fotonya. Dan sejujurnya sebagai seorang ayah, sulit untuk menjelaskan kepada anak-anak saya," kata Trudeau.


"Bagaimana Anda menjelaskan paus mati yang berenang di pantai di seluruh dunia, perut mereka penuh dengan kantong plastik? Bagaimana saya memberi tahu mereka bahwa dengan segala rintangan, Anda akan menemukan plastik di titik terdalam Samudra Pasifik," sambungnya, seperti dimuat Channel News Asia.

Langkah Kanada mengikuti langkah oleh Uni Eropa, yang akhir tahun lalu mengumumkan larangan serupa.

Bukan kali ini saja Kanada mengambil sikap dalam hal pengurangan sampah plastik. Tahun lalu, Kanada mensponsori piagam plastik laut G7 yang dimaksudkan untuk memacu pengurangan penggunaan plastik.

Kemudian pada Mei, PBB mengatakan 180 negara mencapai kesepakatan untuk secara tajam mengurangi jumlah plastik yang akan hanyut ke lautan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya