Berita

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad/Net

Dunia

Mahathir Mohamad Usulkan Mata Uang Regional Baru Berbasis Emas

JUMAT, 31 MEI 2019 | 06:56 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengusulkan untuk menciptakan "mata uang khusus" baru untuk wilayah yang didasarkan pada emas. Usulan itu dicetuskan untuk menggantikan rezim perdagangan mata uang yang ada.

Berbicara pada sesi dialog pada Konferensi Internasional ke 25 tentang Masa Depan Asia (Konferensi Nikkei) di Tokyo, Jepang (Kamus, 30/5), dia mengklaim bahwa mata uang regional berdasarkan emas akan lebih stabil.

Mahathir menjelaskan, dengan mematok mata uang baru menjadi emas, maka itu dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan impor dan ekspor di antara negara-negara Asia Timur.


“Kita bisa melakukan penyelesaian menggunakan mata uang (baru) itu. Mata uang itu harus dipatok ke mata uang lokal sebagai nilai tukar, yang merupakan sesuatu yang dapat dikaitkan dengan kinerja negara," kata Mahathir.

"Dengan begitu kita tahu berapa banyak kita berutang, berapa banyak kita harus membayar dalam mata uang khusus Asia Timur," sambungnya, seperti dimuat Channel News Asia.

Dia menambahkan, mata uang baru ini juga dapat diperluas ke negara-negara di luar Asia Timur.

Mahathir mencatat, pasar global sekarang terikat dengan dolar Amerika Serikat. Hal tersebut membuat mata uang rentan terhadap manipulasi.

"Hanya karena satu negara itu terkena, ada infeksi ke negara lain. Malaysia sangat stabil pada tahun 1997 (selama krisis keuangan Asia), tetapi karena masalah yang terjadi di Thailand, mereka mengatakan kita harus mematok mata uang Malaysia (terhadap dolar AS)," jelasnya.

"Apa yang terjadi? Pedagang mata uang menjual mata uang Malaysia dan nilai mata uang Malaysia terdepresiasi," tambahnya.

"Perdagangan mata uang ini bukan sesuatu yang sehat karena ini bukan tentang kinerja (ekonomi) negara tetapi tentang manipulasi," sambungnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya