Berita

Warga Uighur di Xinjiang/Net

Dunia

HRW Desak AS Jatuhkan Sanksi Ke China Terkait Kamp Di Xinjiang

KAMIS, 30 MEI 2019 | 06:46 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat didesak untuk menjatuhkan sanksi terhadap China karena menahan sekitar satu juta warga Uighur di wilayah Xinjiang. Desakkan itu dikeluarkan oleh kelompok pemantau Human Rights Watch (HRW) pada Rabu (29/5).

"Di sini kita telah mendapatkan pemerintahan Amerika Serikat yang jelas-jelas baik-baik saja dengan gagasan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi yang serius, tetapi kemudian tampaknya tertinggal dalam penerapannya atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius," kata direktur Human Rights Watch China, Sophie Richardson dalam sebuah kesempatan di Jenewa.

Pemerintahan Presiden Donald Trump sendiri telah mempertimbangkan sanksi terhadap para pejabat China atas masalah di Xinjiang, termasuk ketua Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo, sejak akhir tahun lalu.


China diketahui menghadapi kecaman global yang berkembang karena mendirikan kompleks di wilayah barat yang oleh para pakar Amerika Serikat disebut sebagai pusat penahanan massal yang menampung lebih dari satu juta etnis Uighur dan Muslim lainnya.

Namun pada bulan Maret lalu, wakil menteri luar negeri China membela langkah itu dan menyebutnga sebagai pusat pelatihan kejuruan bagi umat Islam untuk menghalau ideologi ekstremis.

"Kami percaya bahwa pejabat senior Xinjiang dan pejabat nasional yang terlibat dalam krisis di Xinjiang harus dikenakan sanksi global Magnitsky," kata Richardson.

"Situasi di Xinjiang masih jauh dari membaik. Jika ada, kegagalan untuk melepaskan sejumlah besar orang, dan keinginan untuk memutar ini sebagai semacam strategi keamanan nasional yang esensial yang benar-benar adalah tentang pelatihan kejuruan daripada penahanan sewenang-wenang," tutupnya seperti dimuat Reuters.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya