Pembatasan Media Sosial Di Negara Demokrasi Adalah Kebijakan Lebay

Kebijakan Menko Polhukam, Wiranto yang membatasi akses media sosial di tengah kerusuhan 21-23 Mei merupakan kebijakan tidak wajar bagi negara demokrasi.

Pandangan tersebut disampaikan akademisi Universitas Diponegoro, Wijayanto di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).

"Pemblokiran media sosial di negara demokrasi itu bukan hal yang lazim, apalagi khusunya pengguna WhatsApp misalnya sangat banyak di Indonesia," ujarnya.

Kalaupun alasannya adalah keamanan dan menghindari penyebaran hoax di tengah aksi kerusuhan, Wijayanto menilai tidak seharusnya Wiranto mengeluarkan kebijakan tersebut.

Jangankan kerusuhan nasional, kata Wijayanto, kerusuhan yang terjadi akibat penolakan Pemilu curang itu hanya terjadi di titik tertentu dan tidak berimbas hingga ke luar Jakarta.

"Menurut saya itu (kerusuhan) hanya terjadi di beberapa titik di Jakarta, lalu kemudian diblokir untuk seluruh Indonesia. bagaimana bisa?" ungkapnya.

"Ini (kebijakan membatasi akses media sosial) bagi saya adalah kebijakan yang lebay," tandasnya.