Berita

Politisi Demokrat kunjungi korban kerusuhan/RMOL

Politik

Demokrat: Ada Paradoks Soal Penggunaan Peluru Tajam Saat Kerusuhan

SABTU, 25 MEI 2019 | 20:10 WIB | LAPORAN:

Partai Demokrat mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas penyebab para korban aksi 21, 22 dan 23 Mei 2019 meninggal dan mengalami luka-luka.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan bahwa desakan itu dilakukan karena ada semacam paradoks mengenai penggunaan peluru tajam pada aksi di beberapa titik ibukota itu.

"Menurut polisi, mereka tidak membawa peluru. Tapi, rata-rata mereka (korban) ini lukanya dari tembakan peluru. Ini paradoks sekali ya," tekannya saat membesuk enam orang korban yang masih dirawat di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5).


Untuk itu, Syarief mendesak pihak berwenang melakukan pengusutan secara tuntas dan gamblang mengenai luka tembak yang diderita para korban.

"Bagaimanapun juga, ini rakyat dan peluru ini dibeli rakyat Indonesia, kok jadi senjata makan tuan?" tekannya.

Dalam kunjungan tersebut, Syarief datang dengan beberapa pengurus partai berlambang mercy itu. Selain memberikan semangat dan mendoakan kesembuhan bagi enam korban luka yang dirawat di sana, mereka juga memberikan santunan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman yang turut hadir mengamati bahwa para korban rata-rata masih berusia muda.

Makanya, dia menilai penembakan terhadap para korban merupakan pelanggaran yang serius dan harus ditindak tegas. Apalagi pemerintah Indonesia pernah ikut terlibat saat melakukan ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ini masuk dalam kategori penyiksaan (torture)," imbuhnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kedatangan mereka kali ini bukan hanya untuk memberikan semangat dan santunan kepada para korban. Melainkan juga untuk memastikan bahwa pihak RSUD Tarakan telah memberikan pelayanan terbaik bagi pasien mereka. Pemerintah pun dimintanya untuk membebaskan biaya perawatan para korban.

"Kami juga harap pemerintah bertanggung jawab, minimal pasien tidak ada lagi yang dibebani biaya perawatan dan biaya pemulihan pascaperawatan," pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya