Berita

Politisi Demokrat kunjungi korban kerusuhan/RMOL

Politik

Demokrat: Ada Paradoks Soal Penggunaan Peluru Tajam Saat Kerusuhan

SABTU, 25 MEI 2019 | 20:10 WIB | LAPORAN:

Partai Demokrat mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas penyebab para korban aksi 21, 22 dan 23 Mei 2019 meninggal dan mengalami luka-luka.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan bahwa desakan itu dilakukan karena ada semacam paradoks mengenai penggunaan peluru tajam pada aksi di beberapa titik ibukota itu.

"Menurut polisi, mereka tidak membawa peluru. Tapi, rata-rata mereka (korban) ini lukanya dari tembakan peluru. Ini paradoks sekali ya," tekannya saat membesuk enam orang korban yang masih dirawat di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5).

Untuk itu, Syarief mendesak pihak berwenang melakukan pengusutan secara tuntas dan gamblang mengenai luka tembak yang diderita para korban.

"Bagaimanapun juga, ini rakyat dan peluru ini dibeli rakyat Indonesia, kok jadi senjata makan tuan?" tekannya.

Dalam kunjungan tersebut, Syarief datang dengan beberapa pengurus partai berlambang mercy itu. Selain memberikan semangat dan mendoakan kesembuhan bagi enam korban luka yang dirawat di sana, mereka juga memberikan santunan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman yang turut hadir mengamati bahwa para korban rata-rata masih berusia muda.

Makanya, dia menilai penembakan terhadap para korban merupakan pelanggaran yang serius dan harus ditindak tegas. Apalagi pemerintah Indonesia pernah ikut terlibat saat melakukan ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ini masuk dalam kategori penyiksaan (torture)," imbuhnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kedatangan mereka kali ini bukan hanya untuk memberikan semangat dan santunan kepada para korban. Melainkan juga untuk memastikan bahwa pihak RSUD Tarakan telah memberikan pelayanan terbaik bagi pasien mereka. Pemerintah pun dimintanya untuk membebaskan biaya perawatan para korban.

"Kami juga harap pemerintah bertanggung jawab, minimal pasien tidak ada lagi yang dibebani biaya perawatan dan biaya pemulihan pascaperawatan," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya