Berita

Edi Hasibuan/Net

Politik

Pembatasan Medsos Ampuh Turunkan Tensi Politik

JUMAT, 24 MEI 2019 | 14:06 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pembatasan media sosial (medsos) oleh pemerintah menuai pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya, penggunaan medsos seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp dinilai akan menjadi alat untuk menyebarkan ujaran kebencian dan hoax, sehingga membuat suhu politik meningkat.

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) memberi dukungan atas kebijakan pemerintah tersebut. Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan menyebut kebijakan itu memang perlu dilakukan demi keamanan nasional dan agar situasi kamtibnas kembali kondusif pasca Aksi 21 dan 22 Mei.

“Sebagai dampaknya kita lihat hoax turun drastis,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (24/5).


Namun begitu, Edi meminta agar pembatasan yang dilakukan tidak berlangsung lama. Sebab, tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidup dari media sosial. Bahkan medsos sudah menjelma menjadi media pelepas rindu masyarakat yang terpisah jarak dengan sanak saudara.

"Dampak penutupan medsos, silaturahmi dan komunikasi antar masyrakat banyak terganggu,” kata doktor ilmu hukum ini.

Untuk itu, Edi meminta kepada segenap masyarakat untuk bisa memahami alasan pembatasan yang dilakukan pemerintah. Sebab, bukan tidak mungkin jika medsos masih dibuka akan banya beragam macam informasi yang berseliweran, termasuk informasi bohong alias hoax yang berpotensi membuat tensi politik meninggi.

“Kita juga harus paham, medsos banyak menyampaikan pesan-pesan memprovokasi dan banyak pula masyarakat tidak menggunakan akal sehatnya dalam bermedsos,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya